MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat langkah pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi melalui rapat koordinasi lintas sektor. Pertemuan ini digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dengan melibatkan aparat penegak hukum, regulator energi, serta pelaku usaha.
Langkah tersebut diambil sebagai respons atas berbagai dinamika di lapangan, terutama terkait penggunaan surat rekomendasi BBM subsidi bagi sektor nelayan dan petani. Pemerintah daerah menilai masih terdapat perbedaan pemahaman dalam mekanisme penerbitan rekomendasi, termasuk dalam penentuan volume BBM yang disesuaikan dengan kapasitas usaha dan alat produksi.
Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan sepakat bahwa harmonisasi regulasi menjadi kunci utama. Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga dinilai mendesak guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan transparan dan tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut mendorong keterlibatan aktif aparat penegak hukum hingga ke tingkat daerah. Monitoring langsung di lapangan diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan distribusi yang kerap terjadi.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyebut koordinasi ini sebagai langkah strategis dalam membenahi tata kelola energi bersubsidi.
“Forum ini membahas secara komprehensif aturan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya melalui mekanisme surat rekomendasi. Tujuannya memastikan sistem yang ada terus disempurnakan agar distribusi benar-benar tepat sasaran, terutama bagi petani dan nelayan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menjaga transparansi dan keadilan distribusi energi.
“Dengan pemahaman yang sama antara pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum, pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan potensi penyimpangan bisa diminimalkan,” katanya.
Pertamina juga menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus menjaga keandalan distribusi energi di wilayah Sulawesi. Penguatan tata kelola ini diharapkan mampu memberikan kepastian layanan bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengawasan.
Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Jika menemukan indikasi pelanggaran, laporan dapat disampaikan melalui layanan resmi Pertamina Call Center (PCC) 135.
