OGAN KOMERING ILIR – Kegiatan studi tiru yang diikuti 15 kepala desa di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), menuai kritik dari berbagai kalangan. Program tersebut menjadi sorotan karena dilaksanakan saat sejumlah desa disebut tengah menghadapi keterbatasan anggaran.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, rombongan kepala desa bersama perangkat desa melakukan kunjungan studi tiru ke kawasan Jalan Raya Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Pelaksanaan kegiatan itu memicu reaksi dari masyarakat hingga lembaga swadaya masyarakat. Mereka mempertanyakan urgensi studi tiru di tengah kondisi ekonomi warga yang dinilai masih sulit.
Ketua Umum LSM Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK), Hernis, menilai kegiatan tersebut kurang mencerminkan sensitivitas pemerintah desa terhadap kondisi keuangan daerah saat ini.
“Ketika banyak desa sedang melakukan efisiensi karena keterbatasan anggaran, kegiatan studi tiru ini justru menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Apa urgensi dan manfaat yang benar-benar mendesak untuk dilakukan sekarang?” kata Hernis kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).
Ia menegaskan, penggunaan anggaran desa seharusnya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga bantuan sosial bagi warga kurang mampu.
Kritik serupa juga disampaikan warga Kecamatan Lempuing Jaya. Sejumlah masyarakat mengaku kecewa karena pemerintah desa dinilai lebih memilih melakukan perjalanan ke luar daerah dibanding fokus pada kesejahteraan warga.
“Sekarang bantuan BLT saja banyak yang berkurang. Seharusnya pemerintah desa lebih memikirkan masyarakat daripada melakukan studi tiru,” ujar seorang warga.
Warga lainnya berharap Kecamatan Lempuing Jaya justru mampu menjadi contoh bagi daerah lain, bukan sebaliknya.
“Harusnya daerah kita yang dijadikan percontohan. Dana studi tiru itu pasti tidak sedikit. Akan lebih baik jika digunakan untuk kebutuhan masyarakat atau peningkatan kesejahteraan warga,” ucap warga lainnya.
Menurut warga, anggaran kegiatan tersebut dinilai lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan fasilitas umum, maupun tambahan bantuan sosial.
Sementara itu, LSM PERMAK meminta pemerintah desa dan pihak kecamatan membuka secara transparan sumber anggaran, total biaya, serta tujuan pelaksanaan studi tiru tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Lempuing Jaya maupun perwakilan kepala desa belum memberikan keterangan resmi terkait rincian kegiatan dan total anggaran yang digunakan.
