PASURUAN – Kondisi memprihatinkan dialami satu keluarga di Jalan Gatot Subroto RT 03/RW 01, Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Mereka terpaksa tinggal di rumah reyot yang nyaris roboh karena keterbatasan ekonomi.
Pemilik rumah, Tri Gandung Warjito (61), mengaku belum mampu memperbaiki tempat tinggalnya. Penghasilannya sebagai buruh meubel atau tukang kayu hanya berkisar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per minggu dan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama istri serta dua anaknya.
“Penghasilan saya satu minggu itu Rp150 ribu sampai Rp200 ribu kalau tidak libur. Kalau sakit ya berkurang. Jadi untuk memperbaiki rumah tentu tidak mampu, karena hanya cukup untuk makan,” ujarnya.
Kondisi bangunan yang ditempati keluarga tersebut tampak memprihatinkan. Dinding rumah terlihat miring, bagian atap banyak ditutup banner, sementara material bangunan sudah lapuk dimakan usia.
Situasi itu membuat keluarga Tri Gandung hidup dalam rasa khawatir, terutama saat hujan deras maupun angin kencang melanda.
Sorotan keras datang dari Wakil Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Ayi Suhaya. Ia mengaku prihatin sekaligus kecewa terhadap Pemerintah Kota Pasuruan yang dinilai belum memberikan perhatian terhadap kondisi warga miskin ekstrem tersebut.
“Ini bukti nyata masih ada warga hidup di garis kemiskinan ekstrem tanpa perhatian pemerintah. Keluarga ini tinggal di sana sejak 1989 dan belum ada sentuhan bantuan. Sangat miris,” tegasnya.
Ayi Suhaya mendesak Wali Kota dan DPRD Kota Pasuruan segera turun tangan membantu perbaikan rumah warga yang dinilai sudah membahayakan keselamatan penghuninya.
“Wali Kota dan DPRD harus buka mata dan buka hati, jangan pura-pura tuli dan buta. Bangunan seperti ini jelas mengancam keselamatan. Kalau sampai roboh dan memakan korban jiwa, siapa yang bertanggung jawab?” katanya dengan nada tegas.
Ia juga menyinggung besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kota Pasuruan yang disebut mencapai Rp95,37 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program bedah rumah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Kita sudah merdeka 80 tahun, tapi rakyat seperti masih dijajah ego pejabatnya sendiri. Ada Silpa Rp95,37 miliar, kenapa tidak digeser untuk kebutuhan mendesak seperti ini? Jangan anggaran hanya habis untuk kegiatan seremonial,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ayi juga mengkritik fungsi pengawasan DPRD Kota Pasuruan yang dinilainya tidak berjalan maksimal.
“Kalau Wali Kota tidak mampu menghadirkan kebijakan pro-rakyat, silakan mundur. Ketua DPRD juga begitu, kalau tidak mampu menjembatani penderitaan masyarakat, lebih baik mundur daripada malu,” tandasnya.
