MAMUJU — Dugaan aksi pengeroyokan terhadap Ketua Gerakan Vendetta, Ikhwan Rozi, menggegerkan warga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut terjadi di Sekretariat Vendetta yang berada di Jalan Dahlia, Kelurahan Rimuku, Kamis malam (28/5/2026).
Korban yang berusia 23 tahun itu diduga menjadi sasaran pengeroyokan oleh sejumlah orang yang disebut merupakan relawan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Axuri.
Kasus tersebut langsung memicu perhatian publik dan menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Gerakan Mahasiswa Menggugat Sulawesi Barat atau GERAM Sulbar.
Ketua GERAM Sulbar, Ongki, menilai tindakan kekerasan secara berkelompok itu mencederai nilai demokrasi dan supremasi hukum yang seharusnya dijunjung tinggi.
“Negara hukum tidak boleh tunduk terhadap aksi premanisme dan intimidasi yang dilakukan secara berkelompok. Aparat wajib bertindak cepat, tegas, dan profesional untuk menegakkan keadilan,” ujar Ongki, Jumat (29/5/2026).
GERAM Sulbar mendesak aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa tebang pilih. Organisasi mahasiswa itu juga meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya aktor lain di balik insiden pengeroyokan tersebut.
Selain meminta penegakan hukum secara tegas, GERAM Sulbar turut mendorong agar korban maupun saksi mendapatkan perlindungan hukum selama proses penyelidikan berlangsung.
Menurut Ongki, dugaan tindak kekerasan tersebut dapat dijerat menggunakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum.
Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan transparan dan objektif agar tidak memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini, GERAM Sulbar juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan tidak terpancing melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Mereka memastikan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
