PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh anak. Upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dilakukan secara terpadu lintas sektor kini mulai membuahkan hasil positif.
Hal tersebut disampaikan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, saat membuka Rapat Koordinasi Progres Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Banyumas di Pendopo Si Panji Purwokerto, Selasa (9/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan pentingnya memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk kembali mengakses pendidikan.
Menurutnya, hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72 persen data ATS usia 6 hingga 18 tahun di Kabupaten Banyumas telah berhasil ditangani melalui proses identifikasi, verifikasi, dan intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Alhamdulillah, dari hasil penanganan tersebut tercatat sedikitnya 1.254 anak menyatakan bersedia kembali melanjutkan pendidikan. Capaian ini patut kita syukuri, namun pekerjaan kita belum selesai,” ujar Sadewo.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah anak yang memerlukan pendampingan lanjutan, serta ribuan data lainnya yang harus diverifikasi untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Berbagai faktor penyebab anak putus sekolah yang bersifat kompleks dan saling berkaitan juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyelesaiannya.
Bupati menilai, dinamika sosial yang terus berkembang menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani persoalan ATS. Oleh karena itu, penanganan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendataan dan prosedur administratif semata.
“Yang kita perlukan adalah pendekatan yang lebih komprehensif, menyentuh akar permasalahan, serta melibatkan seluruh pihak yang memiliki kedekatan dengan anak dan keluarganya,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat validitas data sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan. Peran pemerintah desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dinilai sangat penting dalam mendukung percepatan penanganan ATS di wilayah masing-masing.
Melalui forum koordinasi tersebut, Sadewo berharap seluruh peserta dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih terukur dan efektif guna mempercepat penanganan ATS serta memastikan tidak ada anak Banyumas yang kehilangan hak atas pendidikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Widodo Sugiri, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS) sebagai instrumen untuk melakukan perekaman, verifikasi, hingga intervensi data ATS secara terintegrasi dan rinci.
Menurut Widodo, kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat komitmen dan sinergi lintas sektoral dalam mengakselerasi penanganan sisa ATS di setiap wilayah menuju target validasi data 100 persen.
“Kami menyadari bahwa hasil intervensi melalui SIPATAS masih sangat dinamis. Survei lapangan terus dilakukan untuk menghasilkan basis data tunggal yang valid sebagai dasar kebijakan daerah. Karena itu, sinergi seluruh pihak, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, sekolah, serta masyarakat, Kabupaten Banyumas optimistis dapat mempercepat penurunan angka anak tidak sekolah sekaligus membuka kembali akses pendidikan bagi generasi muda demi masa depan yang lebih baik.
(Asr/trs)
