JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan program Asta Cita yang menjadi agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Ossy Dermawan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Akademi Politik yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
Dalam forum yang mengangkat tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan” itu, Ossy menjelaskan bahwa hampir seluruh program strategis nasional membutuhkan dukungan ketersediaan lahan yang jelas dan terencana.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Ossy.
Ia memaparkan, Indonesia memiliki sumber daya agraria yang didominasi wilayah laut sekitar 77 persen, sedangkan daratan hanya mencakup 23 persen atau sekitar 189 juta hektare.
Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara sisanya, yakni sekitar 70,1 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL), menjadi wilayah yang berada dalam kewenangan Kementerian ATR/BPN.
“Hingga saat ini sekitar 79,5 persen area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelasnya.
Menurut Ossy, Kementerian ATR/BPN saat ini terus mempercepat penyelesaian pemetaan terhadap 20,5 persen bidang tanah yang belum terdata, terutama pada kawasan perbatasan dan wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
Penyelesaian pemetaan secara menyeluruh dinilai penting untuk mewujudkan basis data pertanahan nasional yang lengkap, akurat, dan terintegrasi.
Di hadapan peserta Akademi Politik UMJ, Ossy juga menekankan bahwa tahapan berikutnya setelah pemetaan adalah integrasi data melalui implementasi Kebijakan Satu Peta yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Menurutnya, kebijakan tersebut berperan penting dalam meminimalkan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini kerap menjadi pemicu konflik agraria dan sengketa lahan.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan maupun kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Melalui percepatan pemetaan dan integrasi data pertanahan, Kementerian ATR/BPN berharap dapat mendukung berbagai program pembangunan nasional sekaligus menciptakan tata kelola agraria yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.
