PURWOREJO – Keterbatasan sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Purworejo, Tunaryo, S.Sos., M.M.
Hal itu terungkap saat Tunaryo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor BPBD Kabupaten Purworejo, Kamis (13/8/2026), di sela kegiatan Forum Konsultasi Publik bertajuk Peningkatan Peran Pentaholix dalam Penanggulangan Bencana.
Dalam sidak tersebut, Tunaryo melihat langsung kondisi kantor serta tempat penyimpanan berbagai peralatan penanggulangan bencana. Dari hasil peninjauan, ia menemukan ruang yang tersedia sudah tidak mampu menampung seluruh peralatan milik BPBD.
Bahkan, sebagian peralatan terpaksa ditempatkan di lokasi lain yang berada di seberang kantor BPBD. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapatkan perhatian karena lokasi penyimpanan tersebut belum memiliki perlindungan yang memadai.
“Yang pertama, tentunya kita langsung sidak ke BPBD terkait kebutuhan. Karena pada tahun 2027, BPBD mengajukan untuk pembangunan. Ternyata setelah kita cek, bahkan bukan butuh, lebih dari butuh dengan kondisi yang ada,” kata Tunaryo.
Menurutnya, kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat BPBD merupakan salah satu instansi yang memiliki peran vital dalam penanganan berbagai kejadian bencana dan kondisi darurat di wilayah Purworejo.
“Alat-alat yang ada di BPBD ternyata dititipkan di seberang jalan yang notabene bahkan tidak ada atap. Atapnya saja belum ada sama sekali,” ungkapnya.
Tunaryo menegaskan, apabila seluruh peralatan dipaksakan masuk ke kantor BPBD yang ada saat ini, kapasitas ruangan jelas tidak mencukupi.
“Untuk peralatan kalau ditaruh di lokasi kantor BPBD sendiri sudah tidak akan mencukupi, tidak muat,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Purworejo tersebut memberikan apresiasi terhadap kinerja BPBD dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus menekan tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Purworejo.
Berdasarkan paparan BPBD dalam forum tersebut, Purworejo yang sebelumnya masuk tujuh daerah paling rawan bencana di Jawa Tengah pada 2023, pada 2025 turun menjadi peringkat ke-17.
“Artinya prestasi itu sangat membanggakan. Yang pasti, kita ingin melihat langsung kondisi BPBD berdasarkan kebutuhan. Ternyata BPBD yang notabene juga bekerja untuk kemanusiaan memang betul harus disupport penuh,” tegas Tunaryo.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo, Wasit Diono, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi momentum untuk memaparkan kondisi nyata BPBD sekaligus menyampaikan kebutuhan sarana, prasarana, peralatan, hingga sumber daya manusia.
Menurutnya, keterlibatan DPRD sangat penting agar kebutuhan BPBD dapat dilihat secara langsung, bukan hanya berdasarkan laporan administratif.
“Kami bisa memaparkan secara keadaan nyata atau existing BPBD Purworejo tentang rencana kegiatan, termasuk peralatan. Bagaimana bisa BPBD lebih eksis lagi, tentunya itu harus didukung oleh semua peralatan yang memadai, termasuk dengan SDM-nya dan sebagainya,” ujar Wasit.
Ia mengakui, salah satu persoalan yang saat ini dihadapi BPBD adalah keterbatasan luas kantor. Di sisi lain, jumlah peralatan penanggulangan bencana terus bertambah sehingga ruang yang tersedia semakin tidak memadai.
“Dari sisi kantor, kami memang saat ini luasnya terbatas. Peralatan yang cukup banyak, sehingga untuk menempatkan peralatan-peralatan yang ada di BPBD itu kami sudah tidak muat lokasinya,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, BPBD mengusulkan pembangunan ruang khusus yang dapat digunakan untuk menyimpan logistik dan berbagai peralatan penanggulangan bencana.
Wasit mengatakan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan lokasi yang direncanakan menjadi sarana logistik BPBD. Usulan pembangunan tersebut juga telah dibahas dalam proses pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan komisi terkait di DPRD.
“Pemda sudah mengalokasikan. Rencananya memang kami sudah mengusulkan tempat, untuk pelaksanaan nya di tahun 2027″ terangnya. (Fzi)
