KENDAL – Wacana mengenai kemungkinan Pemilu digelar lebih cepat sebelum 2029 mendapat tanggapan tegas dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kendal.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kendal, Mifta Reza NP, S.P., M.M., menilai wacana tersebut masih sebatas opini spekulatif dan tidak perlu menjadi konsumsi politik yang justru memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mifta Reza di sela-sela rapat konsolidasi DPC Partai Gerindra Kabupaten Kendal di Kantor DPC Gerindra Kendal, Rabu (26/8/2026).
Menurut Mifta, seluruh proses politik nasional harus tetap berpijak pada konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, agenda Pemilu 2029 semestinya menjadi pijakan bersama selama tidak ada perubahan melalui mekanisme konstitusional.
“Pernyataan mengenai kemungkinan pelaksanaan Pemilu yang dipercepat sebelum tahun 2029 merupakan opini spekulatif yang tidak memiliki landasan hukum maupun konstitusional yang kuat,” tegas Mifta.
Ia menekankan, Indonesia memiliki mekanisme penyelenggaraan Pemilu yang telah diatur dalam konstitusi. Pemilu dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, menurutnya, membicarakan percepatan Pemilu tanpa pijakan hukum yang jelas justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik.
“Jangan sampai energi bangsa kembali terseret pada wacana politik praktis yang prematur. Saat ini yang jauh lebih penting adalah memastikan pemerintahan berjalan dan program-program untuk rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Fokus Kawal Pemerintahan dan Kepentingan Rakyat
Mifta mengatakan, Partai Gerindra dari tingkat pusat hingga daerah saat ini lebih berkonsentrasi mengawal pemerintahan dan agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, persoalan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik jauh lebih membutuhkan perhatian dibandingkan wacana politik yang belum memiliki kepastian hukum.
“Kita ingin energi bangsa digunakan untuk stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Bukan justru ditarik kembali ke dalam dinamika politik yang belum waktunya,” katanya.
Mifta juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi daerah tetap kondusif. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian dan ketenangan agar aktivitas ekonomi maupun pembangunan dapat berjalan secara optimal.
Ia menilai wacana percepatan Pemilu yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan.
Gerindra Kendal Tetap Solid
Di sisi lain, Mifta memastikan konsolidasi internal Partai Gerindra di Kabupaten Kendal tetap berjalan. Namun, konsolidasi tersebut bukan dalam rangka menghadapi Pemilu yang diwacanakan lebih cepat.
“Konsolidasi organisasi tetap berjalan sesuai agenda partai. Kami hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat struktur dan mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak kepada rakyat,” jelasnya.
Ia menegaskan seluruh kader Gerindra di Kabupaten Kendal tetap solid dan tegak lurus terhadap garis kebijakan partai.
Mifta pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terseret oleh wacana politik yang belum memiliki kepastian hukum.
“Bagi kami, Pemilu memiliki mekanisme konstitusional. Selama tidak ada perubahan melalui jalur hukum yang sah, maka agenda Pemilu 2029 harus kita hormati. Gerindra Kendal akan tetap fokus bekerja, mengawal pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkas Mifta. (Pedro)
