YOGYAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut demokrasi Indonesia mengalami kemunduran atau democratic backsliding. Kondisi itu, menurutnya, ditandai dengan melemahnya institusi demokrasi dan menguatnya populisme otoriter.
Hasto menyampaikan hal itu saat menjadi keynote speaker dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026). Forum internasional yang diinisiasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia, tersebut diikuti puluhan delegasi dari berbagai negara.
Hasto menilai populisme otoriter kerap menggunakan bahasa dan sentimen kerakyatan untuk mendapatkan dukungan. Namun, ketika berkuasa, pola tersebut dapat melemahkan institusi demokrasi, menekan kebebasan pers, serta menjauhkan penegakan hukum dari rasa keadilan. “Kedaulatan rakyat adalah inti dari jiwa PDI Perjuangan. Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi,” kata Hasto.
Menurutnya norma-norma demokrasi telah dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran. Ia mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die. Kata Hasto, kemunduran demokrasi dapat terjadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang demokrasi. “Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyatlah yang berdaulat,” ujarnya.
Untuk memperkuat ketahanan demokrasi, Hasto menawarkan lima agenda strategis. Pertama, strategi seluruh lapisan masyarakat atau whole-of-society strategy dengan mendorong partisipasi warga dan lembaga negara yang netral serta akuntabel. Kedua, memperkuat supremasi hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, ketidakadilan, serta persoalan politik berbiaya tinggi. Ketiga, pelembagaan partai politik secara substansial. Hal ini mencakup demokrasi internal, kaderisasi berjenjang melalui Sekolah Partai, politik berbasis kebijakan, integritas finansial, dan mekanisme suksesi kepemimpinan.
Keempat, memfasilitasi pemikiran kritis serta memperkuat masyarakat sipil. Kelima, memperluas demokrasi hingga sektor ekonomi sehingga demokratisasi tidak berhenti pada pemilu dan prosedur politik.
Sementara itu, Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45 Andi Widjajanto menilai Indonesia memiliki jalur kemunduran demokrasi yang berbeda dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara.
Menurut Andi, pelemahan demokrasi di Indonesia tidak dilakukan melalui kudeta militer atau perebutan kekuasaan secara paksa. Proses tersebut justru berlangsung melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
“Lihat jalur Indonesia: Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri, dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi normal,” kata Andi.
“Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan,” lanjutnya.
Andi juga membeberkan perubahan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut approval rating kepresidenan Prabowo sempat berada di atas 80 persen pada Oktober 2024 hingga Agustus 2025. Namun, berdasarkan survei Juli-Agustus 2026, angka tersebut disebut merosot hingga 28 persen. “Ini adalah penurunan tertajam bagi presiden petahana dalam dua tahun pertama,” ujar mantan Gubernur Lemhannas tersebut.
Menurut Andi, penurunan itu dipicu penolakan publik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain program makan siang gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam forum tersebut, Andi juga menyebut munculnya dua “sekutu baru” bagi demokrasi Indonesia, yakni pasar global serta fenomena Swasembada Meme dan Kecerdasan Buatan (AI).
Ia menilai pasar global dapat memberikan tekanan ketika kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi pemerintah menurun.
Sementara meme politik dan penggunaan AI oleh masyarakat sipil dinilai menjadi ruang baru untuk menyampaikan kritik dan satire politik. “Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengkonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni perempuan dan generasi muda atau youth,” papar Andi.
Dalam panel yang sama, Presiden Liberal Party Filipina Lorenzo “Erin” Tañada memaparkan melemahnya fungsi checks and balances parlemen Filipina. Sementara perwakilan Democrat Party Thailand, Isra Sunthornvut, menyoroti ancaman pembubaran partai demokratis melalui keputusan lembaga peradilan.
Pembukaan konferensi dipandu Angelina Dewi. Acara diawali sambutan panitia pelaksana lokal sekaligus politisi muda PDI Perjuangan, Cintya Amanda Labetta Arie Seno. Turut hadir sejumlah politisi muda PDI Perjuangan, antara lain Hanjaya Setiawan, Mohamad Guntur Romli, Trini Puspa, dan Rahma Nur Agnitya Charliyan. Hadir pula jajaran DPD PDI Perjuangan DIY serta sejumlah kepala daerah dari PDIP di Yogyakarta (bams)
