YOGYAKARTA — Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendorong pemda setempat menambah kapasitas anggaran penanggulangan bencana. Upaya itu dinilai penting menghadapi berbagai ancaman bencana yang berpotensi terjadi di DIY.
Menurutnya ancaman bencana di DIY merupakan fakta yang harus diantisipasi. Di antaranya status Siaga III Gunung Merapi, keberadaan sesar aktif seperti Sesar Opak, potensi megathrust di wilayah selatan, serta ancaman bencana akibat anomali hidrometeorologi.
“Kita punya komitmen untuk menolkan korban, menolkan korban material. Maka tugas Komisi A, tugas PDI Perjuangan adalah menyuarakan ini untuk mendesak Pemda DIY mendukung penanggulangan bencana dengan menambah kapasitas anggaran,” kata Eko kepada pers di DPRD Jalan Malioboro, Senin (7/9/2026).
Keselamatan manusia, lanjutnya, harus menjadi prioritas dalam kebijakan penanggulangan bencana. Karena itu Komisi A dalam waktu dekat akan menggelar rapat kerja bersama BPBD, TRC DIY, dan instansi terkait.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk BMKG, Basarnas, dan BNPB. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
Eko menilai dukungan penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Peran swasta, termasuk sektor perhotelan dan tempat wisata, juga perlu diperkuat melalui penyediaan fasilitas serta pelatihan penanggulangan bencana secara mandiri.
Untuk tahun anggaran 2027, Komisi A juga mendorong Pemda DIY menggelar simulasi dan pelatihan berbasis kalurahan dan kelurahan. Pelatihan tidak hanya dilakukan secara parsial berdasarkan satu jenis bencana. Akan tetapi juga mensimulasikan beberapa ancaman yang terjadi secara bersamaan.
“Misalnya saat Merapi kemudian megathrust sama gempa bareng, latihannya seperti apa, simulasinya seperti apa, poskonya seperti apa, pos pengungsiannya seperti apa, dapur umumnya seperti apa, pos komandonya seperti apa,” ujarnya.
Selain itu, perguruan tinggi dilibatkan dalam edukasi kebencanaan. Program KKN mahasiswa dapat diarahkan pada kegiatan tematik penanggulangan bencana dan penguatan gotong royong masyarakat.
Ia juga menyebut DPRD DIY saat ini tengah membahas Raperda Penanggulangan Bencana sebagai penyempurnaan aturan sebelumnya. Regulasi tersebut diharapkan memperkuat upaya mewujudkan DIY yang tangguh terhadap bencana.
Simulasi juga perlu melibatkan media. “Wartawan perlu mendapatkan latihan terkait peliputan aman saat terjadi bencana agar penyampaian informasi kepada masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan kepanikan,” katanya.
Pengalaman gempa 2006, erupsi Merapi 2010, cuaca ekstrem, hingga pandemi Covid-19, menurutnya menjadi pembelajaran penting bahwa kesiapsiagaan dan kepastian informasi harus terus diperkuat.
“Tidak ada pilihan untuk kemudian kita sama-sama berlatih,” pungkas Eko (bams)
