PROBOLINGGO – Penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mendukung pelaksanaan Seven Beaches Festival 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan festival beserta infrastruktur penunjangnya mencapai Rp1.348.729.807 atau sekitar Rp1,34 miliar.
Anggaran tersebut tersebar dalam sembilan paket pekerjaan yang dikelola sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan melibatkan beberapa perusahaan penyedia jasa.
Meski festival itu disebut sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata dan pemulihan ekonomi kreatif daerah, besarnya anggaran serta pola distribusi paket pengadaan memunculkan pertanyaan mengenai aspek transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawabannya.
Berdasarkan data realisasi pengadaan, alokasi terbesar berada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar).
Perusahaan Bright Diana Inovasi tercatat memenangkan tender Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Festival Seven Beaches senilai Rp429.464.550. Perusahaan yang sama juga memperoleh paket pengadaan langsung untuk produksi dan logistik pembukaan acara sebesar Rp148.479.150.
Disporapar juga melibatkan Janur Muda Creative untuk paket pengadaan talent dan petugas pendukung kegiatan senilai Rp99.622.500. Sementara itu, paket EO branding senilai Rp49.623.350 dikerjakan CV Gemilang Oshin Production.
Tidak hanya untuk penyelenggaraan acara, anggaran infrastruktur penunjang juga menyerap dana cukup besar.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan total sekitar Rp434,2 juta untuk tiga paket pekerjaan.
Rinciannya, pekerjaan patching atau tambal sulam jalan menuju kawasan tujuh pantai senilai Rp288.283.872 dikerjakan CV Ammar Makmur Mandiri. Kemudian, perbaikan jalan paving senilai Rp136.967.895 dilaksanakan CV Nur Hidayah, serta jasa konsultansi pengawasan sebesar Rp9.017.640 oleh CV Cakra Karya Raya.
Sementara itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) mengalokasikan Rp113.036.850 untuk kegiatan pameran yang dikerjakan Janur Muda Creative.
Adapun Dinas Perikanan menunjuk Aulian Production sebagai penyelenggara festival nelayan dan lomba memancing dengan nilai anggaran Rp74.234.000.
Banyaknya paket pekerjaan yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk keterlibatan beberapa penyedia jasa, dinilai membutuhkan pengawasan agar penggunaan uang publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya.
Praktisi Hukum Minta Pengawasan Diperketat
Menanggapi persoalan tersebut, praktisi hukum sekaligus pemerhati kebijakan publik asal Kraksaan, Fauzi, S.H., mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola keuangan negara.
Menurutnya, distribusi anggaran ke dalam sejumlah paket pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan seremonial dan pariwisata, perlu dicermati dari aspek akuntabilitas, efisiensi, serta proporsionalitas.
Ia menilai, penyelenggaraan festival tidak semestinya hanya berorientasi pada kemeriahan acara. Pemerintah harus mampu menunjukkan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, sektor pariwisata, dan perekonomian lokal.
“Pemerintah daerah tidak boleh terjebak dalam seremonial megah yang menghamburkan uang rakyat tanpa orientasi output dan outcome yang terukur. Anggaran menyentuh angka 1,3 miliar rupiah lebih untuk satu hajatan tematik adalah angka yang sangat besar di tengah banyaknya kebutuhan prioritas mendesak masyarakat lainnya,” tegas Fauzi saat dimintai tanggapan, Minggu (8/11/2026).
Lebih jauh, Fauzi meminta aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pengawas internal pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga mencermati pelaksanaan kegiatan serta realisasi penggunaan anggarannya.
Ia mendorong dilakukannya audit investigatif apabila ditemukan indikasi atau ketidaksesuaian dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
Menurutnya, langkah pengawasan tersebut penting untuk memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menyisakan persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak pemerintah daerah maupun OPD terkait mengenai rincian pertimbangan alokasi anggaran dan hasil evaluasi manfaat penyelenggaraan Seven Beaches Festival 2026.
