Portal DIY

Pasca-Putusan MA Soal Suket Pendidikan Gibran, Komisi A DPRD DIY Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Portal Indonesia
×

Pasca-Putusan MA Soal Suket Pendidikan Gibran, Komisi A DPRD DIY Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Sebarkan artikel ini

 

​YOGYAKARTA — Sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik pasca-keluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA dari luar negeri miliknya.

​Dalam Putusan Perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal. Lewat putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

​Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menilai putusan MA makin memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026, yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA/sederajat milik Wapres.

​”Putusan MK dan MA sudah cukup menjadi dasar pengambilan keputusan politik. DPR RI dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Pilihan lain ya silakan legowo mundur saja dengan melepas seluruh fasilitas yang diberikan negara. Ini setidaknya bisa mengakhiri krisis kepercayaan rakyat,” ujar Eko Suwanto di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026).

​Ia menyoroti sejak tahap awal pencalonan, kepemimpinan Wapres Gibran terus diselimuti persoalan hukum dan etika. Ia mengingatkan kembali Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sempat melahirkan sanksi pelanggaran etika berat hingga pemecatan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).

​Menurutnya, kepemimpinan nasional seharusnya dibangun di atas landasan integritas, kejujuran, serta penghormatan pada etika berbangsa. Karena itu, ia meminta DPR RI bergerak cepat merespons aspirasi masyarakat menyusul putusan MA yang dibacakan pada akhir Oktober 2026 tersebut.

​”DPR perlu menggunakan kewenangan konstitusionalnya dengan menjalankan Hak Menyatakan Pendapat atas berbagai dinamika dan dugaan pelanggaran etika bernegara ini,” tegasnya.

Baca Juga:
DPRD DIY Siap Bahas Anggaran DED Renovasi Mandala Krida

​Eko menekankan, langkah tegas dari DPR RI sangat krusial untuk menjaga marwah lembaga negara sekaligus memastikan kelangsungan demokrasi berjalan sesuai koridor hukum.

​Mengakhiri keterangannya, ia mengimbau masyarakat untuk meneladani nilai perjuangan dan integritas moral para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Mohammad Hatta, yang memimpin dengan latar belakang pendidikan yang jelas serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi (bams)