PONOROGO – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo digelar dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Hadir pada kesempatan ini jajaran pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo, Plt. Bupati Ponorogo, Lisdyarita, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Tim Ahli Alkap dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno mengatakan, selain adanya Perda daerah, muncul Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang hal yang sama (pengelolaan barang milik daerah).
“Nah, agar tak tumpang tindih adanya peraturan yang ada, kita melakukan penyesuaian dan perubahan Perda tersebut,” ujarnya, (11/11/2026).
Kang Wie (sapaan akrabnya menambahkan, hari ini agendanya sebanyak 7 fraksi DPRD Ponorogo menyampaikan pandangan umum (PU) terhadap tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Terkecuali fraksi dari NasDem yang hari ini seluruh anggotanya absen karena ada acara internal (partai), namun PU -nya telah diserahkan lewat sekretariat.
“Artinya, seluruh fraksi sepakat menyampaikan PU terkait pengelolaan barang atau aset milik daerah tersebut,” imbuhnya.
Mayoritas, materi PU fraksi legislatif ini agar bagaimana pengelolaan aset milik daerah ini dikelola dengan benar dan transparan. Termasuk, menanyakan ke eksekutif (Pemkab Ponorogo) sebanyak apa dan mana saja aset-aset (daerah) yang saat ini belum terdaftar.
“Legislatif mendorong agar bagaimana aset daerah itu tetap berorientasi dan terukur pemanfaatannya untuk mendongkrak perekonomian dan mensejahterakan masyarakat,” jlentrehnya.
Termasuk penggunaan-penggunaan aset yang selama ini perlu disampaikan (eksekutif) secara transparan dan terbuka dalam kemaslahatan bersama. Karena bagaimanapun juga, penggunaan aset juga berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah yang komprehensif dan akuntabel.
“Juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk tahapan selanjutnya, nanti kita akan mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan PU Fraksi Ponorogo terkait aset milik daerah ini,” urainya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Ponorogo, Lisdyarita mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk membenahi dan melengkapi (data) penggunaan aset milik daerah.
“Ya kita sepakat jika penggunaan aset ini untuk memaksimalkan PAD Kabupaten Ponorogo. Serta untuk mencegah terjadinya monopoli penggunaan aset milik daerah,” tandasnya. (Andre Prisna/Adv)
