SIDOARJO — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/2/2026).
Aksi yang diikuti perwakilan dari 17 organisasi kemasyarakatan ini digelar sejak pukul 10.00 WIB dengan orasi bergantian di depan gedung dewan.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan satu tuntutan utama, yakni mendorong terwujudnya islah atau rekonsiliasi antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati H. Mimik Idayana. Mereka menilai konflik kepemimpinan yang terus berlarut berpotensi merugikan masyarakat luas.
Perwakilan Aliansi Peduli Sidoarjo yang terdiri dari unsur LIRA, GRIB JAYA, Madas, YALPK, Pemuda Pancasila, ALAS, LMPP, hingga GMBI menegaskan bahwa masyarakat Sidoarjo menjadi pihak yang paling terdampak jika disharmoni di pucuk pemerintahan daerah tidak segera diselesaikan.
Menurut mereka, ketegangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat menghambat jalannya program-program prioritas serta menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan publik.
Usai berorasi, perwakilan organisasi massa diterima oleh pimpinan DPRD Sidoarjo untuk melakukan audiensi di Ruang Rapat Paripurna. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD H. Abdillah Nasih, Wakil Ketua DPRD Kayan, S.H., Suyarno, dan H. Warih Andono.
Dalam audiensi, perwakilan GRIB Jaya menyampaikan harapan agar DPRD segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati. Ia menekankan bahwa tujuan utama aksi tersebut adalah menciptakan suasana pemerintahan yang sejuk dan kondusif.
“Ini bukan persoalan pribadi, tapi sudah menyentuh kebijakan publik. Ada beberapa kebijakan antara W1 dan W2 yang bertentangan, termasuk pembongkaran yang kemarin terjadi. Semua harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu aktivitas pemerintahan di Sidoarjo,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kayan, S.H. menegaskan bahwa DPRD memahami aspirasi Aliansi Peduli Sidoarjo. Menurutnya, tujuan utama dari seluruh proses ini adalah islah, dengan tetap mengedepankan mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Surat yang disampaikan Aliansi meminta DPRD memfasilitasi penyelesaian konflik, bukan menghadirkan Bupati atau Wakil Bupati secara paksa. Ada hal-hal yang bisa diselesaikan secara politik hari ini, dan ada pula yang memerlukan proses restorasi. Semua akan ditempuh sesuai mekanisme DPRD,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD siap menjadi jembatan komunikasi agar kebijakan publik tetap berjalan efektif tanpa konflik yang berlarut dan tanpa ada pihak yang merasa diistimewakan maupun dirugikan.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih menyambut positif aspirasi yang disampaikan Aliansi Peduli Sidoarjo. Ia menilai aksi tersebut dilandasi kepedulian terhadap kemajuan dan kemaslahatan daerah.
“Setelah berdiskusi dan bersilaturahmi, kami memahami bahwa semua ini demi kebaikan Sidoarjo. DPRD siap memfasilitasi komunikasi, termasuk mengundang Bupati dan Wakil Bupati untuk klarifikasi sekaligus mediasi,” ungkap Abdillah Nasih.
Ia menegaskan, DPRD akan berupaya maksimal agar ketidakharmonisan di tingkat pimpinan daerah segera diselesaikan. Menurutnya, persoalan internal pimpinan tidak seharusnya menjadi konsumsi publik karena dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Momentum ini sangat penting, apalagi menjelang Ramadan, agar suasana Sidoarjo kembali kondusif. DPRD akan memfasilitasi agar kebijakan publik tetap berjalan tanpa konflik. Semua pihak harus bertanggung jawab dan menyelesaikan persoalan ini melalui jalur yang tepat,” imbuhnya.
Usai audiensi, Sekretaris Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menyampaikan pernyataan sikap resmi. Ia menegaskan bahwa aksi damai tersebut bertujuan mendesak DPRD agar segera mengundang Bupati dan Wakil Bupati dalam forum resmi.
“Kami hanya akan hadir di forum formal yang difasilitasi DPRD. Kami tidak ingin terlibat dalam pertemuan informal karena bisa menimbulkan asumsi seolah-olah kami berpihak pada salah satu pihak,” tegasnya.
Bramada menambahkan, langkah konkret yang ditunggu Aliansi saat ini adalah undangan resmi DPRD kepada W1 dan W2. Jika hingga menjelang Ramadan belum ada tindak lanjut, Aliansi Peduli Sidoarjo menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar serta menyurati Kementerian Dalam Negeri RI.
“Gerakan ini murni swadaya masyarakat dan berdiri atas nama kepentingan warga Sidoarjo,” pungkasnya.
