KOTA MALANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyoroti gangguan aliran air bersih yang dialami pelanggan Perumda Air Minum (PDAM) Tugu Tirta akibat proyek pembangunan drainase di sejumlah titik di Kota Malang. Gangguan ini menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat karena berdampak langsung pada kebutuhan air harian.
Bayu menyayangkan kondisi tersebut dan menilai gangguan itu seharusnya bisa dicegah jika sejak awal terdapat koordinasi yang baik antara pihak pelaksana proyek dan manajemen Tugu Tirta.
“Kami sangat menyayangkan, di lapangan sering kali terjadi kurangnya komunikasi teknis antara kontraktor proyek drainase dan Tugu Tirta. Akibatnya, masyarakat menjadi korban karena terganggu akses air bersihnya,” ujarnya pada Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, setiap proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah maupun pihak ketiga semestinya tidak menimbulkan dampak serius terhadap pelayanan publik, terlebih terhadap layanan dasar seperti air bersih.
Sebagai mitra kerja PDAM Tugu Tirta, Komisi B DPRD Kota Malang akan segera meminta penjelasan resmi dari manajemen perusahaan daerah tersebut mengenai kronologi kejadian serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.
“Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Gangguan teknis mungkin tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi harus diantisipasi dan ditangani dengan cepat,” tegas Bayu.
Politikus Fraksi PKS itu juga mendesak manajemen Tugu Tirta agar bergerak cepat memulihkan aliran air di wilayah terdampak. Ia menilai, penanganan gangguan semestinya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga disertai sistem siaga agar setiap ada kebocoran atau kerusakan, tim teknis dapat segera turun ke lapangan.
“Tugu Tirta harus memperkuat koordinasi di lapangan dan menyiagakan tim 24 jam. Jangan sampai pelanggan menunggu terlalu lama,” imbuhnya.
Selain itu, Bayu mendorong agar ke depan, setiap proyek pembangunan yang berpotensi bersinggungan dengan utilitas publik seperti pipa air, kabel listrik, atau jaringan komunikasi, wajib melalui mekanisme koordinasi lintas instansi sejak tahap perencanaan.
“Perencanaan yang baik akan mencegah insiden berulang seperti ini. Pemerintah kota juga harus membangun sistem koordinasi teknis antara OPD dan BUMD agar proyek berjalan tanpa merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi kerugian yang dialami pelanggan akibat gangguan air, Bayu juga menyarankan agar Tugu Tirta memberikan kompensasi atau bentuk relaksasi tagihan. Ia menilai, langkah tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus pelayanan publik yang adil.
“Kalau pelanggan sudah membayar tagihan tetapi tidak menerima layanan penuh karena gangguan, harus ada kompensasi, baik berupa pengurangan tagihan atau bentuk lain yang proporsional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bayu mengusulkan agar ke depan Tugu Tirta memiliki sistem pemetaan digital jaringan pipa yang terintegrasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dengan sistem tersebut, kontraktor dapat mengetahui posisi pasti jaringan pipa aktif sehingga dapat menghindari kerusakan saat melakukan penggalian proyek.
“Dengan sistem informasi jaringan yang terintegrasi, potensi benturan antar-proyek bisa diminimalisir, dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” paparnya.
Sebagai penutup, Bayu mengingatkan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya setiap saat. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Koordinasi, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelayanan publik harus diperkuat, agar masyarakat tidak terus menjadi korban lemahnya komunikasi antarlembaga,” tandas Bayu.
