NGANJUK – Aroma busuk birokrasi kembali mencuat dari kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Nganjuk.
Kedatangan Salam Lima Jari (SLJ) bersama PA GMNI justru berujung amarah dan kegaduhan, Senin (24/2/2026).
Alih-alih disambut secara terbuka, para aktivis anti korupsi itu malah “diputar-putar” oleh sistem birokrasi yang dinilai ruwet, tertutup, dan tidak berpihak pada transparansi.
Di ruang informasi, petugas menyampaikan bahwa Kepala Cabang Dinas tengah rapat di lantai dua dan bisa ditemui sekitar satu jam kemudian.
Namun janji tinggal janji. Waktu berlalu, kesabaran menipis.
Kepala Cabang Dinas tak kunjung menemui massa, disertai rentetan alasan yang dinilai mengada-ada.
Situasi ini sontak memicu kemarahan aktivis yang merasa hak publik untuk mendapatkan klarifikasi sengaja dihambat.
Puncak emosi tak terbendung ketika Ketua SLJ, Yulma, berteriak lantang di dalam kantor dinas,
“Kacabdin ruwet! Birokrasinya ruwet!”
Teriakan itu menggema sebagai simbol perlawanan terhadap birokrasi pendidikan yang dinilai alergi kritik dan anti dialog. Aktivis menilai, sulitnya menemui pejabat publik justru menimbulkan tanda tanya besar: apa yang sebenarnya sedang ditutupi?
SLJ dan PA GMNI menegaskan, sebagai pejabat negara, Kepala Cabang Dinas tidak boleh bersembunyi di balik rapat dan alasan administratif. Apalagi, isu pendidikan saat ini tengah disorot publik, mulai dari dugaan pungutan hingga lemahnya pengawasan sekolah.
“Kalau pejabat pendidikan saja sulit ditemui, ini bahaya. Jangan-jangan birokrasi pendidikan sudah kebal kritik dan lupa siapa yang mereka layani,” tegas salah satu aktivis dengan nada keras.
Mereka menilai kejadian ini sebagai tamparan keras bagi wajah pelayanan publik di sektor pendidikan Jawa Timur, khususnya di Nganjuk.
SLJ dan PA GMNI memastikan akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi dan mendesak evaluasi total terhadap kinerja Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Nganjuk.
“Ini bukan soal ditemui atau tidak. Ini soal mental pejabat publik. Jika hari ini aktivis dipersulit, besok bisa jadi masyarakat dan wali murid yang dikorbankan,” pungkas Yulma. (Sr)
