SEMARANG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemimpin. Pesan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama Ketua Komisi II DPR RI di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026) sore.
Dalam tausiah menjelang azan magrib, Nusron menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan prasangka maupun dorongan perasaan pribadi.
“Ketika seseorang dipercaya menjadi pemimpin, kata kunci yang paling mendasar adalah keadilan. Adil berarti tidak boleh prejudis dan tidak boleh semata-mata menggunakan perasaan dalam mengambil keputusan,” ujar Nusron Wahid.
Menurutnya, tidak sedikit pejabat yang keliru dalam menentukan kebijakan karena terlalu dipengaruhi sentimen pribadi. Kondisi tersebut sering kali muncul akibat kedekatan emosional, baik karena hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, maupun latar belakang pergaulan yang sama.
Ia menilai seorang pemimpin harus mampu menjaga jarak secara profesional, meskipun memiliki hubungan emosional dengan pihak tertentu.
“Walaupun kita punya kedekatan atau ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Mengapa? Karena keadilan sangat penting. Salah satu bentuk keadilan adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Nusron juga menambahkan bahwa prinsip keadilan dalam pemerintahan harus tercermin dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan tidak menimbulkan kesulitan baru. Kebijakan yang baik, menurutnya, harus mampu memberikan manfaat sekaligus mempermudah kehidupan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak cukup hanya bersifat normatif. Ia menilai kebijakan harus dirancang secara aplikatif, efektif, dan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rifqinizamy menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan produktif.
Ia juga mendorong daerah untuk membangun potensi ekonomi khas masing-masing agar mampu meningkatkan kemandirian.
“Dengan begitu, dari hulu sampai hilir kita bisa memiliki kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah dapat menjadi kekuatan besar bagi bangsa,” ujarnya.
Acara buka puasa bersama tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat daerah. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), serta sejumlah mitra kerja Komisi II DPR RI di wilayah Jawa Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron Wahid hadir bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto.
