Berita

Bukan Sekadar Dialog, Ahmad Hudri Dorong FKUB Jadi Fondasi Perdamaian Sosial

Redaksi
×

Bukan Sekadar Dialog, Ahmad Hudri Dorong FKUB Jadi Fondasi Perdamaian Sosial

Sebarkan artikel ini

TIMIKA, PAPUA TENGAH  – Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga keharmonisan masyarakat majemuk menjadi salah satu isu penting dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Dalam forum yang berlangsung pada 14–18 November 2026 tersebut, Ketua FKUB Kota Probolinggo, Dr. H. Ahmad Hudri, S.T., M.A.P., memaparkan gagasan mengenai pentingnya menjadikan FKUB sebagai infrastruktur sosial perdamaian.

Hudri hadir sebagai salah satu narasumber bersama Ketua FKUB Kabupaten Mimika, Jeffery C. Hutagalung, dan Ketua FKUB Kota Manado, Pdt. Handry Dengah. Ketiganya membahas strategi penguatan peran FKUB dalam membangun dan menjaga perdamaian di tengah keberagaman masyarakat.

Konferensi tersebut diselenggarakan SETARA Institute bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama.

Dalam pemaparannya, Hudri menegaskan bahwa kerukunan umat beragama tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai kondisi tanpa konflik maupun gesekan sosial. Lebih dari itu, kerukunan perlu dibangun melalui sistem sosial yang mampu mencegah konflik, mengelola perbedaan, menumbuhkan kepercayaan antarkelompok, serta memulihkan hubungan masyarakat ketika terjadi ketegangan.

“FKUB tidak boleh hanya hadir ketika konflik terjadi. FKUB harus menjadi bagian dari infrastruktur sosial yang bekerja setiap hari untuk membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi lintas agama, mendeteksi potensi konflik, dan merawat perdamaian secara berkelanjutan,” tegas Hudri.

Menurutnya, FKUB perlu melakukan transformasi kelembagaan dari pola kerja yang cenderung reaktif menjadi institusi sosial yang proaktif dan strategis.

Dengan perubahan tersebut, keberhasilan FKUB tidak cukup diukur melalui banyaknya kegiatan dialog atau pertemuan lintas agama. Lebih penting lagi adalah kemampuan membangun jejaring sosial, memperkuat modal sosial, serta menyediakan ruang penyelesaian persoalan secara damai.

Baca Juga:
FKUB Kota Probolinggo Rangkul Pengurus Rumah Ibadah, Dialog Jadi Kunci Jaga Kerukunan

Perdamaian Harus Dibangun melalui Sistem Sosial

Untuk memperkuat gagasannya, Hudri merujuk sejumlah pemikiran akademik, di antaranya konsep positive peace dari Johan Galtung, pendekatan peacebuilding John Paul Lederach, serta teori modal sosial Robert Putnam.

Ketiga perspektif tersebut menekankan bahwa perdamaian bukan sekadar berhentinya konflik. Perdamaian membutuhkan keadilan, partisipasi masyarakat, kepercayaan, hubungan antarkelompok, serta kelembagaan yang mampu mengelola perbedaan secara konstruktif.

Hudri juga menggarisbawahi tiga dimensi utama yang harus diperkuat dalam pelaksanaan tugas FKUB, yakni pencegahan konflik, pengelolaan konflik, dan pemulihan hubungan sosial.

Ketiganya perlu dijalankan secara terpadu melalui penguatan kapasitas kelembagaan, kaderisasi generasi muda lintas agama, pelibatan perempuan, pendidikan moderasi beragama, serta kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga independensi, kredibilitas, dan imparsialitas FKUB. Menurutnya, FKUB bukan lembaga pengganti kewenangan pemerintah dalam penegakan hukum maupun pelayanan publik, melainkan mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan komunikasi sosial di tengah masyarakat yang beragam.

Mengacu pada perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan laporan Indeks Kota Toleran (IKT), Hudri mengajak seluruh peserta konferensi agar tidak hanya terpaku pada capaian angka maupun peringkat.

Data tersebut, menurutnya, harus menjadi dasar penyusunan kebijakan nyata yang mampu memperkuat hubungan sosial dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Ia juga menilai setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan tantangan kerukunan yang berbeda. Karena itu, pembangunan infrastruktur sosial perdamaian harus disesuaikan dengan kondisi lokal, melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta memperkuat kolaborasi multipihak.

Dalam konteks Kabupaten Mimika dan Papua Tengah, pendekatan tersebut dinilai relevan dengan keberagaman identitas, komunitas, agama, serta dinamika sosial setempat.

Penguatan FKUB perlu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, pemuda, perempuan, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil.

Baca Juga:
Jelang Mujahadah Kubro Seabad NU, Kapolresta dan Wali Kota Malang Lakukan “Sapa Gereja”

Kenalkan Program Kerukunan FKUB Kota Probolinggo

Dalam kesempatan tersebut, Hudri turut memperkenalkan sejumlah program FKUB Kota Probolinggo yang diarahkan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga kerukunan.

Program tersebut meliputi FKUB Goes to School, Penguatan Kader Pemuda Moderasi Beragama, Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama, EcoHarmony, Rumah Ibadah Ramah Anak, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas keagamaan.

Menurut Hudri, upaya merawat kerukunan harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Persoalan lingkungan, pendidikan, perlindungan anak, ketahanan pangan, dan solidaritas sosial dapat menjadi ruang kolaborasi lintas agama untuk membangun kepercayaan dan kepedulian bersama.

“Kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan di ruang-ruang dialog. Kerukunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kerja bersama. Ketika umat beragama bergotong royong menjaga lingkungan, membantu kelompok rentan, membangun pendidikan, dan menyelesaikan persoalan sosial, di situlah perdamaian menemukan bentuk konkretnya,” ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Hudri menawarkan penguatan FKUB melalui peta jalan bertahap. Tahap tersebut dimulai dari penguatan kelembagaan dan pemetaan kerawanan sosial, pengembangan program lintas komunitas, hingga pembangunan sistem pemantauan ketahanan sosial dan kerukunan secara berkelanjutan.

Ia berharap Konferensi Kota Toleran II Tahun 2026 tidak sekadar menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik antardaerah, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat posisi FKUB sebagai infrastruktur sosial perdamaian di Indonesia.

“Perdamaian bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dirawat melalui institusi yang dipercaya, relasi sosial yang kuat, kebijakan yang adil, dan partisipasi masyarakat. FKUB harus menjadi salah satu fondasi penting bagi masa depan Indonesia yang damai dalam keberagaman,” pungkas Hudri.