CIREBON– Rencana penerapan kebijakan sekolah lima hari pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Cirebon menuai perhatian dari DPRD setempat. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara matang agar benar-benar berdampak positif bagi siswa.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, mengatakan bahwa konsep sekolah lima hari sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Kebijakan ini mencerminkan upaya modernisasi pendidikan, baik dari sisi efektivitas pembelajaran, efisiensi waktu, maupun penguatan peran keluarga,” ujar Rinna, Selasa (7/4/2026).
Menurut dia, model sekolah lima hari bukan hal baru. Sejumlah negara dan beberapa daerah di Indonesia telah lebih dulu menerapkannya sebagai bagian dari transformasi sistem pendidikan.
Namun, Rinna menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan daerah, khususnya dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di Kota Cirebon.
Ia menjelaskan, sistem lima hari sekolah memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memberikan waktu lebih bagi siswa untuk bersama keluarga, mengembangkan minat di luar akademik, serta menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat.
“Dari sisi psikologi pendidikan, keseimbangan ini penting bagi perkembangan kognitif dan emosional anak,” katanya.
Selain itu, sistem ini juga dinilai memberi manfaat bagi guru karena waktu kerja yang lebih terstruktur, sehingga ada ruang untuk pemulihan energi dan pengembangan profesional.
Meski demikian, Rinna mengingatkan adanya tantangan yang tidak bisa diabaikan. Tidak semua keluarga memiliki kesiapan yang sama untuk mendampingi anak selama dua hari libur.
“Bagi orang tua yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya, tambahan hari di rumah bisa menjadi persoalan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi kelelahan siswa akibat penambahan durasi belajar dalam satu hari. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, ventilasi yang baik, serta fasilitas sanitasi yang layak.
“Tanpa dukungan infrastruktur, efektivitas pembelajaran justru bisa menurun,” kata Rinna.
Selain itu, pengelolaan beban belajar perlu dirancang dengan cermat agar tidak memberatkan siswa maupun guru. Ia menyarankan agar metode pembelajaran dibuat lebih interaktif dan variatif.
Rinna juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui program berbasis komunitas, seperti kegiatan edukatif di lingkungan, penyediaan ruang publik ramah anak, serta kolaborasi dengan lembaga sosial dan keagamaan.
Ia menyarankan agar kebijakan tersebut tidak langsung diterapkan secara luas, melainkan melalui tahap uji coba atau pilot project.
“Langkah ini penting untuk mengidentifikasi kendala dan mengukur dampaknya sebelum diterapkan secara menyeluruh,” ujarnya.
Rinna menambahkan, Dinas Pendidikan Kota Cirebon memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat lokal.
“Pada akhirnya, kebijakan pendidikan harus dilihat dari dampaknya terhadap proses belajar, kesehatan mental, dan perkembangan sosial anak,” kata dia.
Ia berharap, dengan perencanaan yang matang dan pelibatan berbagai pihak, kebijakan sekolah lima hari dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon.
“Reformasi pendidikan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh setiap anak,” tutup Rinna. (Wan)
