PONOROGO – Ribuan guru honorer non ASN alias Guru Tidak Tetap (GTT) turun ke jalan melakukan unjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan di depan Gedung DPRD Ponorogo dan Pemkab Ponorogo, Selasa (26/5/2026).
Demonstran menuntut khususnya agar guru honorer dapat tercatat dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik). Selama ini, banyak guru honorer yang mengabdi bahkan sampai puluhan tahun. Namun, pengabdian tersebut seakan ‘tak terlihat’ di mata pemerintah.
Para guru honorer menyuarakan aksinya dengan membawa poster diantaranya bertuliskan ‘Sama-Sama Mendidik, Jangan Bedakan Nasib Guru non Dapodik’, ‘Kami Guru Honoror Butuh Kepastian dan sebagainya.
“Ini bentuk keresahan para guru honorer yang selama bertahun-tahun belum diperhatikan negara,” ujar Ketua Forum Guru non Dapodik Ponorogo, Mahmud Danuri kepada wartawan.
Saat ini ada kurang lebih ada 1.000 tenaga pendidik yang masih berstatus honorer. Mereka meminta terdata di sistem Dapodik supaya memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah pusat.
“Program dari pusat itu acuannya lewat Dapodik. Sedangkan kuncinya itu ada di daerah. Kita hanya ingin bisa masuk Dapodik, itu saja,” imbuhnya.
Kesejahteraan guru honorer non Dapodik masih jauh dari kata layak. Sebagian mereka hanya menerima gaji sekisar Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan yang bersumber dari bantuan operasional sekolah (BOS).
“Jika alasan pemerintah karena beban belanja pegawai, kita tidak mempermasalahkan soal insentif. Terpenting kami bisa masuk Dapodik,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto berjanji akan mengawal apa yang menjadi keresahan (aspirasi) para guru honorer.
“Nanti akan kita fasilitasi komunikasi dan diskusi bersama antara eksekutif dan legislatif, serta perwakilan dari para guru honorer tentunya,” pungkasnya. (*)
