KOTA MALANG – Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), menghadiri Rapat Kerja (Raker) Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komwil Apeksi di House of Danarhadi, Surakarta, Jumat (4/9/2026).
Rapat kerja gabungan tersebut menjadi forum strategis bagi jajaran pengurus pusat, dewan pengawas, dan seluruh ketua komwil Apeksi untuk menyelaraskan program kerja nasional dan wilayah. Forum ini sekaligus menjadi ruang memperkuat peran pemerintah kota dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah.
Usai kegiatan, Wahyu Hidayat menyampaikan komitmen Komwil IV Apeksi untuk mendukung agenda prioritas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apeksi. Sejumlah agenda yang menjadi perhatian di antaranya penguatan otonomi daerah, peningkatan pelayanan publik berbasis digital, serta penguatan kerja sama antarkota di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program Apeksi yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari isu ekonomi kerakyatan, penataan kota berkelanjutan, hingga penguatan kapasitas pemerintahan,” beber Wahyu.
Selain mengevaluasi program kerja tahun 2026, rapat tersebut juga membahas penyusunan rekomendasi kebijakan yang nantinya akan dibawa Apeksi kepada pemerintah pusat.
Sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, antara lain percepatan transformasi digital pemerintahan kota, penanggulangan kemiskinan perkotaan, serta kesiapan pemerintah kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Wahyu menekankan, kolaborasi antarkomwil menjadi salah satu kunci agar Apeksi mampu menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan berbagai isu strategis bersama media melalui agenda bertajuk “Wali Kota Jumpa Media”. Forum tersebut diharapkan turut mengawal sekaligus mendorong implementasi hasil rapat di masing-masing wilayah.
Kehadiran Wali Kota Malang dalam forum nasional tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Kota Malang sebagai salah satu kota penggerak dalam jejaring Apeksi. Selain itu, forum ini menjadi kesempatan untuk membawa berbagai aspirasi daerah ke tingkat nasional.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah kota saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan ruang dialog dan kemauan politik agar rekomendasi dari daerah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan.
Alwis menyampaikan, hasil Rakernas XVIII Apeksi telah menegaskan arah bersama pemerintah kota se-Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
“Apeksi juga mendorong kejelasan kewenangan dan sinergi pusat-daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional, penataan ruang, hingga advokasi hukum untuk menjaga fleksibilitas dan ketahanan anggaran daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, pembangunan inklusif diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan UMKM, pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pelibatan aktif generasi muda.
Berbagai rekomendasi tersebut menjadi arah kebijakan bersama untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang transparan, berkualitas, dan adaptif demi membangun kota-kota Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Alwis juga memaparkan lima isu utama yang menjadi perhatian dalam Dialog Kota Tangguh. Kelima isu tersebut meliputi sinkronisasi tata kelola ASN dan kewenangan pusat-daerah, keadilan fiskal melalui formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional, keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan Transfer ke Daerah (TKD), kolaborasi pendanaan proyek nasional dan program kesejahteraan, serta penyelarasan kebijakan tata ruang, lingkungan, dan investasi agar tetap mendukung pembangunan daerah.
