MAMUJU — Ratusan tenaga kesehatan dan guru menggelar aksi protes dengan mengepung Kantor Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu (4/1/2026). Aksi tersebut digelar untuk menuntut kepastian realisasi janji pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang hingga kini belum terwujud.
Para peserta aksi menyuarakan kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dinilai belum menepati komitmen. Mereka menyebut, janji pengusulan PPPK paruh waktu telah disampaikan sekitar tiga bulan lalu, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan resmi mengenai tindak lanjutnya.
Perwakilan tenaga kesehatan, Nasrawati, mengatakan ketidakpastian tersebut menimbulkan keresahan di kalangan nakes dan guru honorer. Menurutnya, janji yang disampaikan kepala daerah belum dibarengi langkah nyata.
“Sudah sekitar tiga bulan lalu kami dijanjikan akan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan sesuai janji ibu bupati,” ujar Nasrawati di sela-sela aksi.
Ia juga mengungkapkan, tidak sedikit tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun justru harus dirumahkan tanpa kepastian status kerja. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada daerah.
“Kami mempertanyakan janji ibu bupati. Apa sebenarnya alasan kami hanya diberi janji? Kami sudah puluhan tahun mengabdi, tetapi malah dirumahkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nasrawati menyebut kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan para tenaga honorer dan keluarganya. Harapan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu menjadi tumpuan utama keberlangsungan ekonomi yang kini berada di ujung ketidakpastian.
“Kami dan keluarga sangat berharap bisa diangkat. Namun kenyataannya, yang kami terima justru keputusan dirumahkan,” katanya.
Melalui aksi ini, massa mendesak Bupati Mamuju untuk turun langsung menemui mereka dan memberikan penjelasan terbuka. Mereka meminta pemerintah daerah tidak lagi menyampaikan janji tanpa kepastian realisasi.
“Kami mohon ibu bupati menyampaikan penjelasan secara jujur dan terbuka. Jangan hanya memberi janji,” pungkas Nasrawati.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju terkait tuntutan ratusan tenaga kesehatan dan guru honorer tersebut.
