PROBOLINGGO – Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti berbagai laporan mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dalam pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Rabu (10/6/2026).
Agenda yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut merupakan respons atas keluhan yang disampaikan sejumlah pengurus koperasi terkait kualitas pekerjaan proyek yang sedang berlangsung di berbagai wilayah.
Dalam forum tersebut hadir jajaran Komisi II DPRD, Kodim 0820 Probolinggo, DKUPP, Satgas KDMP, PT Agrinas Pangan, serta Paguyuban KDMP Kabupaten Probolinggo untuk memberikan penjelasan dan mendiskusikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Reno Handoyo, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima cukup banyak laporan mengenai kondisi bangunan yang dinilai bermasalah secara teknis dan diduga tidak memenuhi standar yang telah direncanakan.
Karena KDMP merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat, menurut Reno, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek harus dilakukan secara lebih ketat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami merekomendasikan agar pengawasan diperketat, khususnya oleh jajaran Kodim 0820. Pengurus koperasi khawatir muncul persoalan hukum atau temuan audit di kemudian hari akibat kualitas bangunan,” kata Reno.
Ia juga menjelaskan bahwa bangunan yang telah selesai dikerjakan nantinya masih akan melalui proses verifikasi oleh PT Agrinas Pangan bersama tim terkait sebelum dilakukan serah terima.
Terkait beredarnya isu mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam proyek tersebut, Reno menyatakan hingga saat ini belum memperoleh informasi yang dapat dipastikan kebenarannya.
Di sisi lain, Ketua Paguyuban KDMP Kabupaten Probolinggo, Rudi Hartono, memaparkan sejumlah temuan yang menurutnya menjadi perhatian para pengurus koperasi. Temuan tersebut antara lain dugaan perubahan material, pengurangan komponen konstruksi, hingga dampak kerusakan pada lahan milik warga akibat aktivitas pembangunan.
“Kekhawatiran kami adalah siapa yang bertanggung jawab jika setelah diserahterimakan, justru ditemukan masalah hukum karena spesifikasinya tidak sesuai perencanaan awal,” ujar Rudi.
Rudi juga mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan proyek, komunikasi para pengurus koperasi lebih banyak dilakukan melalui Babinsa dan Koramil. Menurutnya, mereka belum pernah melakukan komunikasi langsung dengan PT Agrinas Pangan sebagai pihak pelaksana pekerjaan.
Ia berharap hasil RDP tersebut tidak berhenti pada pembahasan semata, melainkan segera ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan sehingga seluruh persoalan dapat diklarifikasi secara terbuka dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, PT Agrinas Pangan belum menyampaikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan dan dugaan yang disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat tersebut.
