SLEMAN — Sejumlah orang yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Sleman mendatangi Gedung DPRD Sleman, Kamis (24/9/2026), untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat menyusul banyaknya kasus dugaan keracunan MBG di Sleman.
Kedatangan rombongan KPPI diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda didampingi tujuh anggota DPRD Sleman.
Audiensi tersebut berlangsung lebih dari dua jam dan menjadi ruang bagi KPPI menyampaikan sejumlah catatan sekaligus tuntutan terkait pelaksanaan program MBG.
Juru bicara KPPI, Rindi Astika Yuliana, menegaskan kedatangan mereka bukan semata-mata sebagai kelompok aktivis atau organisasi politik perempuan. Mereka hadir sebagai warga yang mengkhawatirkan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak.
“Kami hari ini hadir sebagai warga sipil masyarakat Kabupaten Sleman, hadir sebagai ibu, emak, bapak yang anak-anaknya diberikan makanan yang katanya Makan Bergizi Gratis,” kata Rindi membuka pembicaraan.
Menurut Rindi, tujuan MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung penanganan stunting harus dibarengi dengan jaminan keamanan pangan. Ia menyoroti munculnya informasi mengenai anak-anak yang sakit setelah mengonsumsi MBG, termasuk dugaan makanan basi atau tidak layak konsumsi.
Atas kondisi tersebut, KPPI meminta pelaksanaan MBG di Sleman dihentikan sementara untuk dilakukan audit dan evaluasi. Rindi menegaskan permintaan tersebut bukan berarti pihaknya menolak program MBG.
“Kami meminta dengan tegas untuk sementara dihentikan, untuk proses melakukan audit terlebih dahulu. Bukan berarti kami menolak MBG, karena kami tahu tujuan baik dari MBG adalah untuk memenuhi gizi bagi anak-anak,” ujarnya.
KPPI juga mempertanyakan kesiapan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama terkait fasilitas penyimpanan makanan. Rindi mengaku memperoleh informasi adanya SPPG yang pada tahap awal belum memiliki fasilitas pendingin atau freezer yang memadai.
Ia juga menyoroti variasi menu MBG yang menurutnya masih perlu diperbaiki. Rindi menyebut menu sumber protein dinilai terlalu sering berkutat pada telur dan ayam, sementara ikan dinilai belum banyak diberikan.
“Stop MBG, karena telah meracuni anak-anak kami. Anak-anak kami bukan bahan percobaan,” tegasnya.
Selain keamanan pangan, KPPI mempertanyakan mekanisme distribusi MBG ketika sekolah sedang libur. Rindi mengatakan wali murid terkadang tetap diminta datang mengambil makanan meski anak-anak tidak masuk sekolah.
KPPI berharap DPRD Sleman tidak berhenti pada audiensi, tetapi ikut memastikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Bagi KPPI, program pemenuhan gizi harus tetap berjalan dengan mengutamakan keamanan, kesehatan dan kepentingan anak.
“Jangan sampai tujuan baik untuk memenuhi gizi justru menimbulkan persoalan baru. Yang paling penting anak-anak kita mendapatkan makanan yang aman, sehat dan bergizi,” tegas Rindi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Sleman Hustan Ganda mengatakan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam audiensi akan ditindaklanjuti dan disampaikan melalui mekanisme kelembagaan DPRD.
“Kami menyambut baik audiensi dari KPPI dan tuntutan mereka akan kami jadikan perhatian, dan salah satunya kami menghadirkan 7 anggota dewan perempuan di DPRD Sleman”, Ganda.
Selanjutnya, kata Ganda DPRD Sleman juga akan segera memanggil bupati Sleman serta seluruh pengelola SPPG di Sleman untuk membahas tuntutan KPPI tersebut. (Brd)
