PURWOKERTO – Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dinilai berjalan baik dan menjadi rujukan sejumlah daerah. Namun, persoalan baru muncul di tingkat hilir, terutama terkait penanganan hasil akhir pengolahan.
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sapu Resik di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, menyebut sistem berbasis masyarakat yang dijalankan selama ini telah sesuai arahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas.
Ketua KSM Sapu Resik, Agus S, mengatakan kegiatan pengelolaan sampah berjalan lancar, mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga pemilahan dan pengolahan dari sumber. Kesadaran masyarakat juga disebut terus meningkat.
“Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan baik. Tidak ada gejolak di masyarakat terkait tata kelola sampah,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Meski demikian, pihaknya menghadapi kendala pada penanganan hasil akhir berupa residu dan Refuse Derived Fuel (RDF) yang terus menumpuk.
“Output pengolahan seperti residu dan RDF belum tertangani maksimal. Bahkan sudah memenuhi seluruh area dalam gedung PDU,” jelasnya.
Menurut Agus, kondisi tersebut berpotensi mengganggu operasional pengolahan sampah jika tidak segera diatasi. Ia menilai penanganan hasil akhir seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
KSM berharap ada solusi konkret, seperti penguatan sistem pengangkutan residu, kerja sama dengan industri pengguna RDF, serta penyediaan fasilitas pengolahan lanjutan.
Dengan dukungan di sektor hilir, pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Banyumas diharapkan dapat terus berjalan optimal dan berkelanjutan. (CAS)
