JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pemberantasan mafia tanah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2025, ia menyerukan penguatan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan seluruh aparat penegak hukum (APH), mengingat pola kejahatan pertanahan kini makin canggih dan meresahkan publik.
Menurut Nusron, sindikat mafia tanah bersifat terstruktur dan menyusup hingga tingkat paling bawah. “Praktik mafia tanah ini sudah masuk di semua lini kehidupan. Ini bukan hanya tugas Kementerian ATR/BPN, tetapi agenda strategis nasional. Kita membutuhkan kolaborasi penuh dengan APH,” tegasnya dalam kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (03/12/2025).
Ia mengungkapkan bahwa manipulasi dokumen kerap bermula dari tingkat desa. “Di hulu masalahnya adalah aparatur desa. Otak-atik surat dari desa hingga kelurahan menjadi pintu masuk utama jaringan mafia tanah,” ujarnya.
Nusron juga menyoroti bahwa sistem pertanahan masih bergantung pada dokumen historis, sehingga celah ini mudah dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memalsukan identitas maupun rekayasa data. Ia menilai situasi ini sudah masuk dalam kategori “darurat pertanahan”.
Dalam rakor yang dihadiri jajaran ATR/BPN serta unsur kejaksaan, kepolisian, dan lembaga yudisial tersebut, Nusron menekankan dua syarat kunci keberhasilan penindakan: ketegasan APH dan kedisiplinan internal ATR/BPN. “Sepanjang petugas ATR/BPN-nya proper, kuat, dan tidak mau diajak main kotor, ditambah APH yang tegas dan pasal yang kuat, insyaallah masalah ini bisa ditangani bersama,” katanya.
Ia juga menilai dukungan intelijen sangat penting mengingat banyak pelaku menggunakan identitas palsu dalam menjalankan aksinya. Dengan kolaborasi intelijen dan penegakan hukum yang konsisten, ruang gerak mafia tanah diyakini akan makin sempit.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menyematkan pin emas serta menyerahkan piagam penghargaan kepada 74 pihak yang berperan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penyematan simbolis diberikan kepada enam perwakilan.
Rakor turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarief Hiarie, dan sejumlah pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Provinsi.
