JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menyoroti pentingnya keteguhan moral pegawai dalam perang melawan mafia tanah. Menurutnya, tanpa integritas aparatur, berbagai upaya reformasi pertanahan tidak akan pernah menghasilkan perubahan nyata.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi layanan, perbaikan tata kelola, maupun penguatan regulasi hanya akan bermakna jika seluruh jajaran BPN menutup rapat peluang kompromi dengan pihak yang ingin bermain curang.
“Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Jika celah itu ditutup, mereka buyar dengan sendirinya,” tegas Nusron.
Pernyataannya yang sebelumnya menyebut “sampai kiamat kurang dua hari mafia tetap ada” bukanlah bentuk keputusasaan, melainkan penegasan bahwa kejahatan selalu mencari celah dalam berbagai sistem. Ia menilai setiap negara modern akan terus berhadapan dengan dua kutub: pihak yang menjaga ketertiban dan pihak yang berupaya merusaknya.
Karena itu, ia menekankan bahwa strategi paling efektif bukan hanya mengejar pelaku kejahatan pertanahan, tetapi memperkokoh benteng utama negara—integritas aparatur ATR/BPN.
“Kita berantas, mereka muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya cara mereka, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan,” ujarnya.
Nusron menambahkan, profesionalisme pegawai, disiplin administrasi, dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi penting untuk menutup ruang gerak mafia tanah. Ia menegaskan bahwa kompromi, sekecil apa pun, tidak boleh lagi terjadi.
“Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka menekan, jika kita tidak tergoda, mereka pasti gagal,” tandasnya.
Menteri ATR/Kepala BPN itu memastikan negara akan selalu hadir dalam setiap sengketa pertanahan. Ia menegaskan bahwa seluruh penyelesaian kasus harus berjalan objektif, transparan, dan sepenuhnya sesuai hukum.
Di akhir pernyataannya, Nusron menyampaikan bahwa langkah awal membersihkan sektor pertanahan nasional adalah memastikan integritas internal ATR/BPN tetap kokoh. Dengan aparatur yang bersih dan tegas, ruang gerak mafia tanah akan tertutup rapat. (*)
