JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan.
Dorongan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Nusron mengajukan dua rekomendasi untuk memperkuat efektivitas penanganan persoalan pertanahan. Pertama, pelaksanaan rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan perangkat yang bertugas menerbitkan surat keterangan pertanahan.
Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai agenda khusus dalam pembahasan rakor. Menurutnya, penanganan tindak pidana pertanahan tidak boleh hanya berorientasi pada persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus mencakup penyalahgunaan peruntukan atau penggunaan lahan (land use).
“Poin satu Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua untuk jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor mohon kalau bisa dimasukkan dalam agenda Rakor ini supaya (penanganan) tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tapi juga masuk dalam land use-nya atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” kata Nusron.
Ia menjelaskan, pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Kepala desa dan perangkatnya dinilai memiliki posisi strategis karena mengetahui riwayat tanah, kondisi wilayah, serta persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.
Menurut Nusron, pemahaman mengenai sejarah dan status tanah di suatu wilayah sering kali lebih diketahui oleh tokoh maupun masyarakat setempat. Karena itu, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting untuk mencegah munculnya persoalan administrasi yang berpotensi berkembang menjadi sengketa atau tindak pidana pertanahan.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana,” tuturnya.
Untuk merealisasikan langkah tersebut, Nusron meminta seluruh kepala kantor pertanahan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah.
Ia mengusulkan agar kantor pertanahan di daerah menyelenggarakan rakor pencegahan dengan mengundang kepala desa serta petugas penerbit surat keterangan di desa. Melalui pertemuan tersebut, edukasi mengenai administrasi dan tata kelola pertanahan diharapkan dapat diberikan secara langsung.
“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada Kapolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level di hulunya,” ujar Nusron.
Soroti 554 Ribu Hektare Alih Fungsi Lahan
Selain persoalan administrasi dan penguasaan tanah, Menteri ATR/Kepala BPN tersebut menyoroti praktik alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan maupun tata ruang.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan peraturan tata ruang. Lahan tersebut dialihfungsikan secara sepihak, di antaranya dari kawasan persawahan menjadi perumahan, kawasan industri, serta peruntukan lainnya.
Nusron menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengancam keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan harus menyentuh aspek penggunaan lahan agar pelaku penyalahgunaan peruntukan tanah mendapatkan konsekuensi hukum yang memberikan efek jera.
“Nah karena itu Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada (bahasan Rakor) masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nusron meminta seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi serta unsur Kepolisian RI dan Kejaksaan RI meningkatkan intensitas koordinasi dalam menangani berbagai persoalan pertanahan.
Ia menekankan bahwa sinergi tidak cukup hanya dibangun di tingkat provinsi, tetapi juga harus diperkuat hingga kabupaten/kota dan tingkat desa agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Rakor tersebut secara resmi dibuka melalui prosesi pemukulan gong oleh Menteri Nusron. Dalam rangkaian kegiatan yang sama, ia juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan.
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan dalam penanganan tindak pidana pertanahan.
Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut menghadiri kegiatan tersebut. (*)
