YOGYAKARTA – DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmennya untuk terus menjadi penyambung aspirasi rakyat sekaligus mitra kritis bagi pemerintah. Sebagai partai pemenang di DIY dengan raihan 19 dari 55 kursi di DPRD DIY, PDI-P memposisikan diri sebagai penyeimbang guna memastikan kebijakan publik tepat sasaran.
Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Nuryadi menyatakan pihaknya ingin membangun komunikasi yang tanpa sekat dengan masyarakat melalui peran media. Hal ini dilakukan untuk menangkal maraknya berita bohong (hoaks) yang sering membingungkan publik.
”Kami hadir untuk saling berkomunikasi dengan harapan tidak ada lagi sekat. Kami juga ingin menangkal berita-berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang sering membuat masyarakat bingung,” ujar Nuryadi dalam pertemuan dengan awak media di Kantor DPD PDI-P DIY, Senin (16/3/2026).
Soroti Anggaran Pendidikan dan MBG
Nuryadi menekankan PDI-PP tidak menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Namun, pihaknya memberikan catatan kritis terkait sumber pendanaan agar tidak mengorbankan sektor krusial lainnya.
”PDI Perjuangan tidak menolak MBG. Yang kami tanyakan adalah mengapa anggaran MBG harus menggeser anggaran pendidikan? Padahal, anggaran pendidikan harus tetap terjaga minimal 20 persen sesuai amanat undang-undang,” tegasnya.
Menjaga Marwah Keistimewaan DIY
Isu krusial lain yang menjadi sorotan adalah keberlanjutan Dana Keistimewaan (Danais). Nuryadi mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengutak-atik alokasi Danais, mengingat sejarah panjang Yogyakarta yang berperan vital dalam kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurutnya Keistimewaan DIY berangkat dari sejarah, bukan sekadar kebijakan teknis. “Kami mengingatkan pemerintah pusat agar anggaran Danais tidak mengalami perubahan. Yogyakarta tidak pernah terjajah dan memiliki kontribusi besar melalui Amanat 5 September 1945,” kata Nuryadi.
Ia berharap pemerintah lebih bijak dalam melihat status keistimewaan DIY dan tidak menyeretnya ke dalam pusaran politik praktis yang dapat merugikan masyarakat.
Politik Anggaran untuk Rakyat
Senada, Sekretaris DPD PDI-P DIY, Yan Kurnia Kustanto menambahkan partainya akan selalu menyuarakan politik anggaran yang berpihak pada rakyat.
”Sebagai partai penyeimbang, kami akan terus mengawal manfaat program seperti MBG agar benar-benar dirasakan masyarakat. Keistimewaan adalah program sejarah yang tidak boleh diacak-acak secara politik,” pungkas Yan Kurnia.
Dalam kesempatan tersebut, Nuryadi juga memperkenalkan jajaran struktural DPD PDI Perjuangan DIY dan Fraksi di DPRD DIY untuk memperkuat sinergi dalam mengawal kebijakan di sisa masa Ramadan menjelang Idul Fitri 2026 (bams)
