SIDOARJO–Ratusan aktivis dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menggelar unjuk rasa besar-besaran di Sidoarjo, Selasa (9/12/2025). Mereka menuntut Bupati Sidoarjo, Subandi SH, bertanggung jawab atas kinerja pemerintahan yang dinilai jauh dari optimal.
Aksi dimulai di halaman Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Para pengunjuk rasa mendesak aparat penegak hukum membuka proses hukum secara transparan serta menindak tegas dugaan penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah. Setelah menyuarakan tuntutan di kejaksaan, massa melanjutkan aksi dengan long march menuju Kantor Pemkab Sidoarjo.
Setibanya di sana, demonstran langsung menyegel pintu gerbang utama menggunakan rantai dan gembok. Tindakan simbolis itu menggambarkan kekecewaan mereka atas apa yang disebut sebagai krisis kepemimpinan yang berdampak luas pada pelayanan publik.
Koordinator aksi, Husein, menegaskan bahwa masyarakat sudah lama memikul beban akibat masalah-masalah yang tak kunjung diselesaikan, mulai dari banjir berulang, infrastruktur jalan rusak, hingga sejumlah proyek publik yang mangkrak.
“Rakyat menilai pemerintah berjalan tanpa arah. Banyak proyek molor, tak transparan, dan tidak jelas evaluasinya,” tuturnya.
Dalam orasi yang sama, massa juga menyoroti dugaan keterlibatan Bupati Subandi dalam kasus investasi bodong senilai Rp 28 miliar yang tengah ditangani Mabes Polri. Mereka meminta proses hukum dilakukan tanpa kompromi dan diawasi secara ketat.
Gelombang protes berakhir di Gedung DPRD Sidoarjo, tempat Ketua DPRD Abdillah Nasih dan Wakil Ketua Warih Andono menyambut langsung para demonstran. Di hadapan massa, Abdillah menegaskan komitmen legislatif untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah.
“DPRD terbuka untuk semua aspirasi masyarakat. Kami akan memastikan setiap kebijakan eksekutif diawasi secara transparan dan akuntabel, demi Sidoarjo yang lebih baik,” ujarnya.
Meski diiringi seruan agar Bupati mundur, aksi demonstrasi berlangsung tertib. Gelaran ini menjadi momentum penting bagi publik untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
