PURWOKERTO – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banyumas Bersatu menggelar aksi damai di depan Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu (27/6/2026).
Mereka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIB itu diikuti sekitar 3.600 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Massa terdiri atas sekitar 3.000 relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 200 anggota Tani Merdeka Indonesia, sekitar 400 orang tua siswa penerima manfaat MBG, serta petani, pelaku UMKM, dan masyarakat yang selama ini terlibat dalam rantai pelaksanaan program.
Koordinator Lapangan sekaligus Koordinator Relawan SPPG Kabupaten Banyumas, Imam M, mengatakan aksi damai tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat nyata, sekaligus bentuk kepedulian agar pelaksanaannya tetap bersih dan tepat sasaran.
“Kami melakukan aksi damai untuk mendukung program-program pemerintah Prabowo-Gibran. Program yang baik tentu kami dukung, sedangkan yang tidak baik juga akan kami kritisi,” ujar Imam kepada wartawan.
Menurut Imam, Program Makan Bergizi Gratis telah membawa dampak positif, tidak hanya bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat. Kehadiran program tersebut membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan melalui keterlibatan petani, pelaku UMKM, hingga relawan SPPG.
“Kami ingin menyuarakan bahwa kami adalah masyarakat yang benar-benar merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Program ini harus terus berjalan karena manfaatnya nyata,” katanya.
Selain menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan MBG, massa juga mendesak aparat penegak hukum mengusut secara transparan setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program.
Mereka menegaskan, apabila terdapat oknum yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa mengganggu keberlangsungan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kalau ada yang korupsi, proses hukum harus ditegakkan. Tetapi jangan sampai masyarakat kehilangan manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis,” ungkap salah seorang peserta aksi.
Sepanjang aksi berlangsung, para peserta membawa berbagai spanduk dan poster berisi dukungan terhadap Program MBG sekaligus tuntutan agar dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) diusut secara tuntas, transparan, dan akuntabel.
Salah satu poster yang menyita perhatian bertuliskan, “JANGAN HAPUS MBG, BANYAK JANDA MENGANGGUR.” Poster tersebut menjadi simbol kekhawatiran sebagian relawan terhadap potensi hilangnya mata pencaharian apabila program dihentikan, mengingat banyak keluarga yang kini menggantungkan penghasilan dari keterlibatan mereka dalam pelaksanaan MBG.
Meski diikuti ribuan peserta, aksi berlangsung tertib dan kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Aspirasi peserta aksi diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Setda Banyumas, Nungky Harry Rachmat. Ia memastikan seluruh tuntutan dan aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Akan kami laporkan kepada pemerintah pusat yang berkompeten untuk menyelesaikan persoalan ini semua,” ujar Nungky.
Sementara itu, anggota DPRD Banyumas, Bobby Listyo Widjatmoko, yang turut menemui massa, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pusat.
“Saya bersama pimpinan kami dari Partai Gerindra akan mengawal, mendampingi, dan memantau seluruh aspirasi dari teman-teman semua. Aspirasi ini akan kami sampaikan dan kawal sampai ke pemerintah pusat,” katanya.
Melalui aksi damai tersebut, masyarakat berharap Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi peningkatan gizi anak-anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, mereka juga meminta pemerintah memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan program berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga setiap dugaan penyimpangan dapat ditindak tegas tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat yang telah merasakan manfaat program tersebut. (trs)
