BANYUMAS – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, baru akan berlangsung pada 2027. Namun, dinamika menuju pesta demokrasi tingkat desa tersebut mulai terasa.
Salah satu figur yang menyatakan kesiapan maju adalah Sumiarti (39). Ia menawarkan gagasan kepemimpinan yang menempatkan kesejahteraan warga, kemandirian ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang terbuka sebagai prioritas.
Bersama suaminya, Kusnan, Sumiarti ingin mendorong paradigma pembangunan desa yang tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
“Apalah arti sebuah pembangunan jika ekonomi masyarakat tidak bisa menikmati. Selagi mampu, masih amanah,” kata Sumirat didampingi Kusnan , Selasa (18/8/2026).
Menurut Kusnan, keberhasilan seorang pemimpin desa tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak infrastruktur yang dibangun. Lebih penting, bagaimana kebijakan pemerintah desa mampu membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Jabatan sebagai Amanah, Bukan Jalan Mengumpulkan Kekayaan
Kusnan juga menyampaikan pandangan tentang karakter pemimpin yang ideal. Menurutnya, seorang kepala desa harus memiliki kemandirian secara pribadi sehingga tidak menjadikan jabatan sebagai sumber keuntungan.
“Level pimpinan harus kaya, jangan untuk mencari uang. Kalau mau kaya, jangan mengumpulkan pundi-pundi uang lewat pemerintahan,” ujarnya.
Ia menilai pemimpin harus berani berkorban dan mengutamakan kepentingan masyarakat. “Jadi pimpinan harus berani tekor,” tegasnya.
Gaji dan Tanah Bengkok Ingin Dikembalikan untuk Warga
Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah pemanfaatan gaji dan hasil tanah bengkok kepala desa untuk kepentingan masyarakat apabila Sumiarti nantinya mendapat kepercayaan memimpin Desa Jipang.
Kusnan mengatakan, gaji dan hasil tanah bengkok tersebut akan dikumpulkan dan direncanakan untuk dikembalikan kepada masyarakat melalui RT.
“Bengkok dan gaji dikumpulkan. Tiga bulan dibagikan ke RT,” katanya.
Menurut dia, gagasan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menempatkan jabatan kepala desa sebagai amanah pelayanan, bukan semata-mata fasilitas pribadi.
Perkuat UMKM, Warga Tak Boleh Terjebak Utang
Persoalan ekonomi warga juga menjadi perhatian. Khusnan menilai pelaku UMKM membutuhkan akses permodalan yang mudah dan sehat agar tidak bergantung pada pinjaman dengan bunga tinggi.
“Tidak ada bank plecit masuk desa. Harus ada solusi, dana segar, dana lunak tanpa bunga untuk UMKM,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah desa perlu menghadirkan alternatif permodalan yang dapat membantu warga mengembangkan usaha sekaligus mencegah mereka terjebak dalam lingkaran utang.
Ia juga menyoroti pola penjualan produk secara langsung hingga tingkat RT yang dinilainya perlu mendapat pengawasan dan edukasi agar masyarakat tidak dirugikan.
“Yang jadi korban masyarakat karena harus mencicil,” katanya.
Politik Desa Diharapkan Jadi Ruang Adu Gagasan
Dengan sejumlah gagasan tersebut, Sumiarti dan Khusnan berharap Pilkades Jipang 2027 tidak hanya menjadi kontestasi untuk mendapatkan jabatan kepala desa.
Menurut mereka, momentum tersebut seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menilai visi, integritas, serta keberpihakan setiap calon terhadap kepentingan warga.
“Seorang pimpinan yang baik adalah berjuang untuk diri sendiri dulu, baru urusan masyarakat,” ujar Kusnan.
Bagi Sumiarti, kepemimpinan desa ke depan diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka, pembangunan yang memberi manfaat langsung, serta kebijakan ekonomi yang membuat masyarakat semakin mandiri.
Dengan demikian, pembangunan Jipang tidak hanya terlihat dari perubahan fisik desa, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan dan daya hidup ekonomi masyarakatnya. (trs)
