YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah memprioritaskan pembangunan fasilitas Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi permanen penanganan sampah regional. Proyek yang berlokasi di Dusun Ngablak, Sitimulyo, Piyungan ini ditargetkan mampu mengolah minimal 1.000 ton sampah per hari.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo mengungkapkan proyek ini berpayung hukum pada Perpres Nomor 109 Tahun 2025. DIY terpilih menjadi salah satu daerah prioritas nasional untuk pembangunan pabrik pengolah sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
DIY menjadi daerah prioritas untuk adanya pabrik besar pengolah sampah menjadi energi listrik. “Komitmen kita adalah menyediakan lahan seluas 5,7 hektar dan menjamin pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari,” ujar Kusno dalam forum Unit Wartawan DPRD DIY di Gedung DPRD Jalan Malioboro, Jumat (13/2/2026).
Dukungan Anggaran
Pendanaan pembangunan PSEL tersebut menurutnya akan disokong oleh Danantara bersama Badan Usaha Pengembangan PSEL (BUPP), sementara biaya tipping fee akan ditanggung pemerintah pusat.
Untuk memenuhi kuota 1.000 ton per hari, tiga wilayah (Kartamantul) telah menyatakan komitmennya Kota Yogyakarta: 300 ton/hari, Kabupaten Sleman: 450 ton/hari, dan Kabupaten Bantul: 250 ton/hari.
”Para Bupati dan Wali Kota sudah mengirimkan surat dukungan kepada kementerian dan Gubernur. Armada pengangkut juga sudah disiapkan, mulai dari dump truck hingga compactor,” tambah Kusno.
Infrastruktur Pendukung
Senada, Sekretaris Dinas PUP-ESDM DIY, Tri Silawati memaparkan pembangunan PSEL merupakan bagian dari penguatan infrastruktur strategis di DIY. Selain sampah, fokus Pemda DIY pada 2026 adalah konektivitas wilayah, termasuk penyelesaian Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo.
”Kami terus mengejar ketimpangan antarwilayah melalui pemantapan jalan dan penyediaan air minum melalui SPAM Regional Kartamantul. Untuk mendukung masyarakat miskin, kami memberikan sambungan air bersih dan sanitasi secara gratis,” jelas Tri.
Dampak Lingkungan dan Sosial
Meski didukung penuh, rencana ini tetap mendapat catatan kritis dari DPRD DIY. Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifudin mengingatkan pemerintah agar proyek strategis nasional (PSN) tidak membebani APBD di masa depan.
”Jangan sampai proyek ini memunculkan masalah baru, terutama kaitan dengan anggaran pemeliharaan yang besar. Kami juga menyoroti dampak lingkungan seperti gangguan ekosistem di sekitar lokasi proyek yang mulai berdampak pada lahan pertanian warga,” tegas Amir.
Sementara itu, Tenaga Ahli Fraksi PKS, Suharmanta menekankan pentingnya pengawasan ketat. Ia menunjuk contoh pembangunan Gedung DPRD DIY yang baru sebagai model proyek yang baik karena melibatkan pengawasan KPK, BPK, hingga pendekatan spiritual bagi para pekerja.
Diharapkan proyek PSEL ini bisa selesai tepat waktu dan menjadi solusi konkret atas persoalan sampah yang selama ini menjadi PR besar di DIY (bams)
