PASURUAN — Polemik penurunan bonus bagi atlet berprestasi Kota Pasuruan di ajang Porprov IX Jawa Timur 2025 memantik reaksi keras dari legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Mukhamad Yasin, mendesak Wali Kota melakukan perombakan total terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai bertanggung jawab.
Yasin mengaku prihatin atas kekecewaan para atlet yang merasa nilai bonus tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar angka, melainkan menyangkut penghargaan terhadap perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama daerah.
“Saya sangat prihatin. Atlet-atlet kita sudah berjuang membawa nama Kota Pasuruan, tapi justru merasa kecewa dengan reward yang diterima,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Sabtu (28/2) siang.
Ia menegaskan, dari sisi anggaran tidak ada pemangkasan pada sektor olahraga. Hal itu, kata dia, telah dibahas dan disepakati bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Timgar).
“Kalau menyinggung soal anggaran, itu sudah menjadi komitmen bersama antara Banggar dan Timgar. Tidak ada pengurangan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya olahraga,” tegasnya.
Bahkan, lanjut Yasin, terdapat efisiensi anggaran sekitar Rp 2 miliar yang difokuskan untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai persoalan yang muncul lebih pada lemahnya respons dan manajemen internal pemerintahan dalam menyikapi kondisi yang berkembang.
Dalam pernyataannya, Yasin secara terbuka meminta kepala daerah melakukan langkah tegas dan menyeluruh terhadap jajaran birokrasi.
“Kepala daerah harus segera melakukan radical break atau bersihkan total. Percuma ada nahkoda baru, kendaraan baru, tetapi mesinnya masih mesin lama. Ingin berjalan cepat, tapi tidak bisa karena mesinnya tidak maksimal,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya bayang-bayang kekuasaan lama yang dinilai masih memengaruhi jalannya pemerintahan saat ini. Menurutnya, sistem yang tidak lagi efektif harus diganti dengan struktur yang lebih kompeten dan adaptif.
“Rombak sistem yang sudah tidak berfungsi, ganti dengan yang lebih berkompetensi di bidangnya agar muncul semangat baru dalam pemerintahan,” tambahnya.
Yasin menekankan pentingnya ketepatan dalam memilih pembantu dan pendamping kepala daerah di lingkungan birokrasi. Tanpa tim yang solid dan profesional, visi-misi yang telah dicanangkan dinilai sulit diwujudkan.
“Kepala daerah punya kemauan dan cita-cita besar untuk Kota Pasuruan. Tapi jika tidak didukung orang-orang yang mampu menerjemahkan keinginan itu, tentu akan sulit tercapai,” ucapnya.
Ia bahkan meyakini, tanpa perubahan signifikan di tubuh birokrasi, target pembangunan lima tahun ke depan berpotensi meleset.
“Kalau tidak ada perubahan berarti, saya yakin visi-misi itu tidak akan tercapai dengan komposisi tim yang sekarang. Sekali lagi, rombak total dan perbarui birokrasi dengan orang-orang yang kompeten,” pungkasnya.
Sebagai perbandingan, pada Porprov Jatim XIII 2023 lalu, Pemerintah Kota Pasuruan memberikan bonus Rp 30 juta untuk peraih emas, Rp 20 juta untuk peraih perak, dan Rp 10 juta bagi peraih perunggu.
Namun pada Porprov IX Jatim 2025, nominal tersebut turun signifikan. Atlet peraih emas hanya menerima Rp 10 juta, perak Rp 7,5 juta, dan perunggu Rp 5 juta.
