MAMUJU – Sebanyak 28 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini telah beroperasi. Program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini menjadi bagian dari agenda besar peningkatan kualitas gizi masyarakat dengan dukungan anggaran negara yang signifikan.
Namun, dari total 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif, baru delapan dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal tersebut disampaikan Nihla dari Bidang Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Dinas Kesehatan Mamuju saat ditemui di kantornya, Senin (2/3/2026).
“Ada delapan yang memiliki SLHS, yaitu SPPG Tapalang, SPPG Sinyonyoi, SPPG Lestari Karema, SPPG Binanga 1, SPPG Kalukku (Tasiu), SPPG Sondoang, SPPG Bonda, dan SPPG Kabuloang 2 yang masih proses,” ujar Nihla.
Ia menegaskan, penerbitan SLHS tidak bersifat otomatis. Setiap dapur MBG wajib memenuhi sejumlah persyaratan ketat sebelum sertifikat diterbitkan.
“Munculnya SLHS ini banyak syarat tertentu harus dipenuhi. Semua penjamah, kepala SPPG, nutrisionis bahkan admin akuntan wajib memiliki sertifikat penjamah,” jelasnya.
Sertifikasi tersebut dapat diperoleh melalui Dinas Kesehatan maupun melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setelah seluruh personel memenuhi syarat, dapur juga harus melalui tahapan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dengan instrumen penilaian yang telah ditetapkan.
“Jika itu semua terpenuhi, SLHS pasti diterbitkan,” tambahnya.
Dinas Kesehatan Mamuju juga mengingatkan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut apabila ditemukan pelanggaran serius, termasuk kasus keracunan makanan.
“Dinas Kesehatan bisa mencabut SLHS dan memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap SPPG jika terjadi keracunan,” tegas Nihla.
Ia berharap pengelola SPPG melakukan pembenahan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan internal sebelum mengajukan proses sertifikasi.
“Tidak disarankan untuk pengajuan jika masih belum sesuai dengan juknis BGN,” katanya.
Meski baru delapan dapur yang telah mengantongi SLHS, Dinas Kesehatan mencatat sekitar 80 persen dari 28 SPPG yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional.
Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya peningkatan gizi, khususnya bagi anak sekolah. Pemerintah daerah pun diminta memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan sebelum distribusi dilakukan secara lebih luas.
Dengan pengawasan berlapis dan proses sertifikasi bertahap, Pemkab Mamuju menargetkan seluruh SPPG segera mengantongi SLHS demi menjamin keamanan konsumsi makanan bagi masyarakat.
