YOGYAKARTA – Jajaran pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Selain ungkapan duka, pihak legislatif juga menyoroti pentingnya perlindungan dan investigasi menyeluruh terhadap keamanan pasukan Indonesia di wilayah konflik tersebut.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd, memberikan penghormatan khusus kepada para prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas negara. Salah satu korban, Praka Farizal Rhomadhoni, merupakan putra daerah asal Kabupaten Kulon Progo yang dinyatakan gugur pada 28 Maret 2026. Duka bangsa bertambah setelah Kapten Inf Zulmi dan Sertu Nur Ihwan juga dilaporkan gugur pada 30 Maret 2026.
”Kepergian para prajurit ini adalah duka mendalam bagi kita semua. Mereka adalah patriot yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi menjalankan mandat perdamaian dunia,” ujar Nuryadi di Yogyakarta, Selasa (31/3/2026).
Dorong Investigasi
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyatakan keprihatinan serius atas serangan yang menyebabkan gugurnya para prajurit tersebut. Eko menilai peristiwa ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional karena menyasar pasukan perdamaian yang bukan merupakan pasukan tempur.
”Kami menyampaikan empati dan dukungan moral bagi keluarga korban. Secara khusus, kami meminta UNIFIL untuk melakukan investigasi mendalam atas serangan ini. Kebiadaban terhadap pasukan perdamaian tidak boleh dibiarkan,” tegas Eko.
Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan berencana melakukan kunjungan ke rumah duka. Eko juga berharap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memfasilitasi serta memberikan bantuan bagi keluarga prajurit yang ditinggalkan.
Harapan pada Diplomasi Internasional
Melihat situasi yang terus memanas di Lebanon, Komisi A DPRD DIY mendorong Presiden RI untuk mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi sekitar 1.200 personel TNI yang masih bertugas di sana.
Menurutnya pemerintah harus mengedepankan keselamatan prajurit. “Kami berharap Presiden bersikap tegas dan mempertimbangkan langkah diplomasi internasional yang tepat, termasuk opsi penarikan pasukan jika situasi keamanan tidak lagi memungkinkan, demi melindungi nyawa warga negara kita,” lanjut Eko.
Pihak DPRD DIY menegaskan bahwa meskipun Indonesia berkomitmen menjaga ketertiban dunia sesuai amanat konstitusi, perlindungan terhadap personel yang bertugas dengan mulia harus tetap menjadi prioritas utama negara (bams)
