JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran kementeriannya pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).
Dalam forum yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI tersebut, Menteri Nusron menyampaikan bahwa realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Ia optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan berbagai program strategis di lapangan.
“Realisasi anggaran sampai akhir Maret sudah mencapai 20,10 persen. Kami yakin capaian ini akan terus bertumbuh dengan percepatan program yang sedang berjalan,” ujarnya.
Selain itu, Nusron Wahid juga memaparkan perkembangan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanahan. Beberapa di antaranya mencakup pengukuran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, hingga penanganan sengketa dan konflik agraria.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya. Namun, hal tersebut disebut bukan karena kendala, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar implementasinya lebih tepat sasaran.
“Kegiatan yang belum berjalan saat ini masih dalam tahap persiapan, sehingga ke depan pelaksanaannya bisa lebih optimal dan sesuai target,” jelasnya.
Untuk memastikan pencapaian target kinerja, Menteri Nusron menekankan pentingnya dukungan dan sinergi dengan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja.
“Kami berharap dukungan dari Komisi II DPR RI agar pelaksanaan program tahun 2026 dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengingatkan agar capaian kinerja kementerian terus ditingkatkan pada triwulan berikutnya. Ia menekankan bahwa seluruh program dan penggunaan anggaran harus berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Kami meminta agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 benar-benar memberikan dampak nyata, serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/BPN turut didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui paparan ini, diharapkan pelaksanaan program pertanahan nasional dapat semakin terarah, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
