SURABAYA – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil membongkar 12 kasus peredaran narkotika di wilayah Surabaya dalam kurun waktu 16 Oktober hingga 5 November 2026. Dari rangkaian operasi tersebut, sebanyak 15 laki-laki ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya merupakan residivis dalam perkara narkotika.
Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Agus Putrawan, mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan pola yang hampir seragam dalam menjalankan bisnis terlarang tersebut. Sebagian besar mengandalkan sistem ranjau, yakni menempatkan narkotika di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.
“Modusnya hampir keseluruhan sama, menggunakan sistem ranjau. Ada juga yang pembelinya sudah kenal sehingga bisa langsung membeli,” ujar Adik, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, penangkapan terhadap seluruh tersangka dilakukan di sejumlah wilayah Surabaya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengungkapan kasus tersebut, nilai peredaran narkotika yang berhasil diungkap diperkirakan mencapai Rp200 juta.
Dari 12 kasus yang ditangani, petugas menyita barang bukti berupa sabu dengan berat bruto mencapai 153,91 gram serta 20 butir pil ekstasi.
Tidak hanya narkotika, polisi juga mengamankan sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas peredaran barang terlarang tersebut.
Barang bukti pendukung yang disita meliputi satu mesin pres, enam timbangan elektrik, 12 unit telepon seluler, 13 bendel klip plastik, uang tunai Rp2.073.000, tujuh sekrop, serta satu buku catatan rekapitulasi penjualan.
AKP Adik Agus Putrawan menegaskan, pengungkapan belasan kasus tersebut merupakan hasil kerja penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan jajaran Satresnarkoba selama periode tersebut.
Atas dugaan tindak pidana yang dilakukan, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) dan ayat (2) huruf a juncto Pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Ancaman pidana terhadap para tersangka mengikuti ketentuan pasal yang disangkakan. Penanganan perkara selanjutnya akan dilakukan melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
