PROBOLINGGO – Sejumlah pemuda di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, menyuarakan pentingnya keterbukaan anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai transparansi dan pengawasan publik menjadi faktor penting agar program berjalan sesuai tujuan.
Pandangan tersebut mengemuka dalam forum diskusi informal yang digelar di salah satu warung kopi di wilayah Paiton, Kamis (11/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para peserta menyoroti perlunya akses informasi yang terbuka terkait penggunaan anggaran serta mekanisme pelaksanaan program di lapangan.
Tokoh pemuda Paiton, Huda, menyampaikan bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk program pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipastikan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kalau memang ada persoalan, usut anggarannya secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana program tersebut,” ujarnya.
Menurut Huda, masukan yang disampaikan bukan ditujukan untuk menolak kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kritik dan pengawasan merupakan bagian dari kontrol sosial agar pelaksanaan program tetap berada pada tujuan awal dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Program MBG dan KDMP sendiri merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang diarahkan untuk memperkuat kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong penguatan ekonomi di tingkat desa.
Pandangan serupa disampaikan Binhaudi, aktivis senior sekaligus pengamat lokal. Ia menilai keterbukaan informasi publik harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara.
Menurutnya, pengawasan yang terbuka menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Melalui aspirasi yang muncul dari ruang-ruang diskusi masyarakat tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat aspek transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas sehingga pelaksanaan MBG dan KDMP benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi warga.
