PROBOLINGGO – Keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai tim tersebut belum optimal menjalankan fungsi strategisnya sebagai pendukung percepatan program pemerintah daerah.
Sorotan itu salah satunya disampaikan LSM Jaringan Aktivis Probolinggo (JakPro), yang menilai eksistensi TP2D kini dipertanyakan masyarakat.
Sejak awal pembentukannya, TP2D digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi visi dan misi kepala daerah. Namun dalam perkembangannya, tim tersebut disebut belum menunjukkan kinerja yang maksimal.
Belakangan, muncul informasi bahwa TP2D Kabupaten Probolinggo tengah dibekukan sementara sambil menunggu hasil evaluasi oleh Bupati Probolinggo, Gus Haris.
Secara umum, TP2D memiliki peran sebagai unit pendukung kepala daerah dalam memastikan berbagai program prioritas berjalan sesuai target.
Beberapa fungsi utama tim ini antara lain mengawal program strategis daerah seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan sesuai RPJMD.
Selain itu, TP2D juga bertugas memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis terhadap persoalan masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mendorong sinkronisasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Dengan fungsi tersebut, TP2D diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo, mulai dari percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Menanggapi isu pembekuan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto memberikan klarifikasi.
Ia menegaskan bahwa saat ini Bupati dan Wakil Bupati sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja TP2D.
“Masih proses evaluasi oleh Bapak Bupati. Saat ini, Bapak Bupati juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan demi kebaikan Kabupaten Probolinggo,” ujar Ugas Irwanto saat dikonfirmasi.
Di sisi lain, muncul temuan adanya perbedaan antara data dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dengan realisasi di lapangan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas fungsi pengawasan dan pendampingan yang selama ini dijalankan TP2D.
Masyarakat berharap evaluasi ini menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan warga Kabupaten Probolinggo.
