PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas secara resmi memulai pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah Tahun Ajaran 2026/2027.
Pembukaan ditandai dengan upacara di halaman Pendopo Si Panji, Senin (13/7/2026), yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie, mewakili Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala sekolah, guru, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Momentum ini menjadi penanda dimulainya pelaksanaan MPLS Ramah di seluruh satuan pendidikan di Banyumas dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.
Membacakan sambutan Bupati Banyumas, Agus Nur Hadie menegaskan bahwa paradigma pelaksanaan MPLS telah berubah secara mendasar.
Dunia pendidikan, menurutnya, tidak lagi memberi ruang bagi praktik perundungan, intimidasi, maupun kekerasan yang pernah mewarnai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pada masa lalu.
“Model perundungan dengan modal bentakan atau teriakan sudah sangat ketinggalan zaman. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan dunia digital, kita harus bergerak maju. Sekolah bukan lagi sekadar tempat mengejar prestasi akademik, tetapi menjadi ruang aman yang mendukung tumbuh kembang karakter, kreativitas, serta rasa nyaman bagi setiap anak,” ujar Agus.
Ia menegaskan, pelaksanaan MPLS Ramah merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpusat pada peserta didik.
Melalui suasana belajar yang aman dan menghargai hak-hak anak, sekolah diharapkan mampu memberikan pengalaman awal yang positif bagi peserta didik baru sehingga tumbuh menjadi generasi yang tangguh, kritis, kreatif, mandiri, dan berkarakter.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Wahyu Adi, menjelaskan bahwa MPLS Ramah menjadi pintu masuk bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter sejak hari pertama.
“MPLS Ramah adalah kegiatan pertama bagi murid baru untuk mengenal lingkungan sekolah sehingga sekolah benar-benar menjadi rumah kedua yang menghadirkan rasa aman, nyaman, bahagia, tenang, dan damai,” katanya.
Pelaksanaan MPLS Ramah berlangsung selama lima hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026. Program ini dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Banyumas, meliputi 37 SMA, 80 SMK, 25 Madrasah Aliyah, 174 SMP, 59 Madrasah Tsanawiyah, 809 SD, dan 188 Madrasah Ibtidaiyah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menerima dukungan dari Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) berupa bantuan 250 unit tablet edukasi yang diserahkan secara simbolis untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.
Agus Nur Hadie mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurutnya, bantuan tidak hanya memperkuat sarana pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak di Banyumas.
“Kami berharap bantuan ini dikelola secara transparan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif tanpa mengabaikan penanaman nilai-nilai karakter,” ujarnya.
Perwakilan GSN, Letnan Jenderal (Purn.) Dr. Teguh Arief, menjelaskan bahwa tablet edukasi tersebut diprioritaskan bagi siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 di sekolah-sekolah yang berada di wilayah blank spot atau belum memiliki akses internet.
Menurutnya, perangkat tersebut telah dilengkapi materi pembelajaran yang terintegrasi dengan kurikulum sehingga tetap dapat digunakan secara optimal tanpa memerlukan koneksi internet.
Selain itu, Program Bantuan Presiden juga menghadirkan inovasi berupa kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan (AI) bagi penyandang disabilitas netra yang mampu membantu membaca buku maupun mengenali nominal uang melalui teknologi suara.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur pendidikan melalui program perbaikan sanitasi sekolah secara bertahap. Pada tahap awal, program difokuskan pada 10 sekolah yang memiliki fasilitas toilet rusak, belum memadai, atau tidak sebanding dengan jumlah peserta didik.
Melalui rangkaian program tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap kualitas pendidikan tidak hanya meningkat dari sisi akademik, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, sehat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. (trs)
