YOGYAKARTA — Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Dede Puji Setiono menyebut berbagai persoalan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai wicked problem atau masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.
Hal itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Dari Kolaborasi Menuju Dampak: Membangun Ekosistem Pengetahuan Kebijakan dan Pembangunan Daerah” yang digelar Sekretariat DPRD DIY di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Jumat (21/8/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari pengenalan Forum Parlemen Nyawiji yang dibentuk DPRD DIY sebagai wadah kolaborasi antara DPRD, akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi, dan media.
Dalam diskusi tersebut, Dede mengajak peserta melakukan polling digital untuk memetakan persoalan yang dinilai paling mendesak di DIY. Sejumlah isu yang muncul antara lain persoalan sampah regional, upah dan kesejahteraan pekerja, kemacetan dan transportasi publik, pengangguran remaja, pembangunan karakter generasi muda, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta krisis air bersih dan kesehatan lingkungan.
Menurutnya kompleksitas persoalan tersebut membutuhkan perubahan pendekatan dari pemerintahan yang hanya bertumpu pada institusi (government) menuju tata kelola yang melibatkan banyak pihak (governance).
“Ketika berhadapan dengan persoalan yang kompleks, tidak ada satu entitas pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Pergeseran dari government ke governance menjadi kunci,” Dede.
Tata kelola kolaboratif, kata Dede membutuhkan sejumlah prasyarat, di antaranya kepercayaan antarpihak, aturan main yang jelas, kepemimpinan yang mampu memfasilitasi, serta pencapaian small wins untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi.
Sementara itu Ketua DPRD DIY Nuryadi, S.Pd., mengatakan kompleksitas persoalan pembangunan di Yogyakarta membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk mempertemukan pengetahuan, kepakaran, aspirasi masyarakat, dan proses pengambilan kebijakan.
“Dibutuhkan kolaborasi yang menghubungkan pengetahuan, kepakaran dan perspektif dari berbagai pihak atau collaborative governance. Perguruan tinggi membawakan riset, masyarakat sipil menyuarakan publik, media memperjelas transparansi, sementara DPRD dan pemerintah daerah mengintegrasikannya ke dalam kebijakan yang baik,” ujar Nuryadi.
Ia menegaskan Forum Parlemen Nyawiji tidak dibangun secara top-down. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang terbuka bagi berbagai elemen masyarakat untuk menentukan bentuk, mekanisme, dan kontribusi masing-masing dalam proses perumusan kebijakan.
“Forum ini harus menjadi ruang bersama. Bukan hanya DPRD yang menentukan, tetapi semua pihak dapat memberikan gagasan dan kontribusinya,” katanya.
Diskusi juga menyoroti pentingnya penguatan basis data dan riset dalam penyusunan kebijakan. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah akurasi data kemiskinan yang dinilai perlu terus diuji dengan kondisi riil masyarakat.
Selain itu, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), regulasi yang rumit, serta tekanan ekonomi masyarakat sehari-hari juga menjadi persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam kebijakan daerah.
Forum Parlemen Nyawiji diarahkan untuk mendorong akademisi dan masyarakat sipil menghasilkan riset serta kajian strategis yang berangkat dari persoalan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif.
Forum tersebut juga diharapkan memperkuat komunikasi antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam mempertemukan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD dengan perencanaan dan prioritas pembangunan daerah.
Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, DPRD DIY berharap partisipasi dan kontrol publik terhadap kebijakan daerah semakin kuat. Kebijakan dan anggaran daerah diharapkan tidak berhenti pada proses administratif, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Yogyakarta (bams)
