GUNUNGKIDUL — Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Kabupaten Gunungkidul menyerukan masyarakat menolak politik uang dan memilih calon lurah yang berintegritas, melayani, serta berpihak pada kesejahteraan bersama dalam Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak 2026.
Seruan moral tersebut disampaikan Ketua FMKI Gunungkidul, Thomas Hari Sarwoto, Selasa (22/9/2026). Ia menilai Pilur bukan sekadar proses politik, tetapi juga menjadi panggilan iman dan tanggung jawab warga negara. “Pemilihan lurah menjadi momentum penting untuk menentukan pemimpin yang mampu menjalankan pemerintahan kalurahan secara transparan, akuntabel dan berpihak kepada masyarakat,” kata Thomas Hari Sarwoto.
FMKI menyoroti masa jabatan lurah yang diperpanjang menjadi delapan tahun berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa. Masa jabatan yang panjang tersebut dinilai menuntut tanggung jawab moral yang besar dari calon lurah maupun masyarakat sebagai pemilik hak suara.
Dalam seruannya, FMKI menegaskan penolakan terhadap politik transaksional, termasuk politik uang dalam bentuk apa pun. Praktik tersebut dinilai dapat merusak tatanan moral demokrasi.
Selain itu FMKI juga mengajak masyarakat memilih pemimpin yang memiliki semangat melayani, bukan mencari pelayanan.
Calon lurah diharapkan memiliki kepedulian terhadap kemiskinan, ketimpangan sosial dan kesejahteraan masyarakat Gunungkidul.
FMKI meminta para calon lurah memastikan visi, misi dan program kerja berorientasi pada kesejahteraan bersama atau bonum commune. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel (KLMTD).
FMKI mengingatkan pentingnya prinsip subsidiaritas dalam pengelolaan pemerintahan kalurahan. Calon lurah diharapkan mampu mengelola dana desa/kalurahan, sumber daya serta aset kalurahan secara transparan dan akuntabel.
Pengelolaan pemerintahan juga harus melibatkan partisipasi seluruh warga tanpa membedakan agama, suku maupun golongan.
Kepada masyarakat calon pemilih, FMKI mengajak warga datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih berdasarkan suara hati. Warga juga diingatkan agar tidak memilih karena tekanan maupun intimidasi.
FMKI juga menyerukan agar seluruh masyarakat menjaga suasana Pilur tetap damai dan penuh persaudaraan. Perbedaan pilihan politik dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Karena itu, masyarakat diminta menghindari politik identitas, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Kerukunan di tingkat padukuhan dan kalurahan diharapkan tetap terjaga sehingga Pilur Serentak 2026 berlangsung damai, sukacita dan bermartabat.
FMKI Gunungkidul berharap Pilur 2026 menghasilkan pemimpin kalurahan yang memiliki integritas, mampu melayani masyarakat dan mengutamakan kesejahteraan bersama (bams)
