JAKARTA | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melantik 152 pejabat manajerial dan fungsional dalam prosesi pengambilan sumpah/janji jabatan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas, profesionalitas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.
Ia secara khusus meminta pejabat yang bersentuhan langsung dengan pelayanan pertanahan tidak mempersulit masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasi.
“Pesan kami dalam pelantikan ini, tolong layani masyarakat dengan baik dan tidak mempersulit urusan orang. Terlebih, ini para eselon tiga paling berdekatan dengan fungsi-fungsi layanan pertanahan kepada masyarakat,” ujar Nusron di hadapan 152 pejabat yang mengikuti pelantikan secara langsung maupun daring.
Menurut Nusron, sekitar 90 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu, kepuasan masyarakat harus menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja seluruh jajaran.
Ia meminta petugas di setiap Kantor Pertanahan memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama pemohon yang belum memahami prosedur dan persyaratan administrasi.
“Layani dengan hati. Kalau ada dokumen yang belum sesuai, jangan serta-merta ditolak, tetapi dibantu dan didampingi. Kondisi masyarakat kita berbeda-beda. Ada yang sudah memahami persyaratan karena melek digital, tetapi masih banyak yang perlu dibimbing,” tegasnya.
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 152 pejabat yang dilantik terdiri atas 147 Pejabat Administrator, empat Pejabat Fungsional, serta satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
Posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut ditempati Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada yang dilantik sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN.
Kepada Irjen yang baru, Nusron juga menekankan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, kedisiplinan, dan integritas di lingkungan kementerian.
Ia berharap fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau persoalan, tetapi mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“Kami berharap pengawasan sifatnya bukan post factum (setelah kejadian atau sesudah fakta tersebut terjadi), tapi pengawasan yang sifatnya early warning system atau peringatan dini. Kalau bisa sebelum kejadian, kita sudah lakukan mitigasi-mitigasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Nusron.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN.
Dalam rangkaian acara tersebut, Wahyu Widada mewakili pejabat yang dilantik membacakan Pakta Integritas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.
Adapun pejabat yang bertindak sebagai saksi adalah Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Arief Muliawan, serta Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono. (*)
