PROBOLINGGO – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dikeluhkan warga di wilayah Wangkal dan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Di tengah kebutuhan bahan bakar untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat justru dihadapkan pada sulitnya mendapatkan Pertalite, sementara harga di tingkat pengecer disebut mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter.
Berdasarkan informasi awal dari warga, harga Pertalite eceran di wilayah Wangkal berada di kisaran Rp14.000 per liter, sedangkan di wilayah Tiris mencapai Rp15.000 per liter. Harga tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
Kondisi ini bukan persoalan sepele. Bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada kendaraan bermotor, mahalnya BBM berarti bertambahnya pengeluaran di tengah pendapatan yang terbatas. Mereka membutuhkan bahan bakar untuk mencari nafkah, tetapi ketika pasokan sulit diperoleh, pilihan yang tersedia justru harus dibayar lebih mahal.
Pertanyaannya, mengapa masyarakat harus menanggung beban lebih besar ketika Pertalite sulit didapatkan? Bagaimana kondisi stok dan distribusinya di wilayah yang dikeluhkan warga?
Pertanyaan tersebut semestinya segera dijawab melalui pemeriksaan nyata, bukan dibiarkan menjadi keluhan yang berulang tanpa kejelasan.
Salah satu warga Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris, bernama Hidayat, mengungkapkan betapa beratnya menghadapi mahalnya harga Pertalite eceran. Ia bekerja sebagai kuli kayu di lokasi yang cukup jauh dari tempat tinggalnya dengan penghasilan bersih sekitar Rp65.000 per hari.
Hidayat menyebut harga satu botol besar Pertalite mencapai Rp22.000 hingga Rp23.000. Besaran tersebut perlu dikonfirmasi berdasarkan volume botol yang dimaksud, tetapi keluhannya menggambarkan beban biaya BBM yang harus ia hadapi untuk bekerja.
“Penghasilan bersih sehari hanya sekitar Rp65.000, sementara harga Pertalite eceran mahal. Lokasi kerja juga cukup jauh, sehingga kebutuhan BBM menjadi beban tersendiri,” keluh Hidayat.
Bagi pekerja dengan penghasilan harian seperti Hidayat, pengeluaran BBM bukan biaya tambahan yang bisa diabaikan. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga harus dialihkan untuk menunjang perjalanan menuju tempat kerja.
Situasi ini menimbulkan persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Masyarakat membutuhkan BBM agar tetap produktif, tetapi ketika harga eceran melonjak, pendapatan yang sudah terbatas semakin tergerus.
Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi pihak yang paling menanggung dampak ketika ketersediaan BBM di wilayahnya bermasalah.
Keluhan warga Wangkal dan Tiris seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, serta instansi pengawas terkait untuk segera melakukan pengecekan langsung.
Pemeriksaan perlu mencakup ketersediaan stok di SPBU, kelancaran pasokan, pola penyaluran, serta penyebab tingginya harga Pertalite di tingkat pengecer. Jika ditemukan kendala distribusi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai penyebab dan langkah penanganannya.
Jangan hanya mengandalkan laporan administratif. Kondisi di lapangan perlu diperiksa agar persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui secara jelas.
Apabila terdapat dugaan penimbunan, penyalahgunaan penyaluran, atau pelanggaran ketentuan distribusi, pihak berwenang harus menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku. Namun, dugaan pelanggaran tidak boleh langsung dianggap terbukti sebelum dilakukan pemeriksaan.
Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian: apakah stok Pertalite memang terbatas, apakah distribusinya mengalami hambatan, dan apa langkah konkret untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi?
Harga Pertalite yang disebut mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter di tingkat pengecer perlu ditelusuri lebih lanjut. Pemeriksaan harus memastikan apakah tingginya harga berkaitan dengan biaya penjualan eceran, kondisi pasokan, atau faktor lain yang dapat dibuktikan.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada SPBU. Jika terdapat indikasi penyimpangan dalam rantai distribusi, jalur penyaluran yang relevan juga perlu diperiksa sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Pada saat yang sama, pihak terkait perlu menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan dan langkah yang sedang dilakukan. Keterbukaan tersebut penting agar warga tidak terus dibayangi ketidakpastian dan tidak terpaksa mengandalkan informasi yang belum terverifikasi.
Masyarakat tidak membutuhkan saling lempar tanggung jawab. Mereka membutuhkan tindakan yang terukur, pemeriksaan yang transparan, dan penyelesaian yang dapat dirasakan langsung.
Kelangkaan Pertalite bukan hanya persoalan bahan bakar. Bagi pekerja harian, pedagang kecil, dan masyarakat yang mengandalkan sepeda motor, ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan kemampuan mencari nafkah.
Ketika bahan bakar sulit diperoleh dan harga eceran meningkat, dampaknya dapat merembet pada biaya transportasi, pengeluaran rumah tangga, serta pendapatan bersih masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah bersama Pertamina, BPH Migas, dan aparat pengawas terkait perlu segera memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan di wilayah Wangkal dan Tiris. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan. Jika terdapat gangguan pasokan, langkah pemulihan distribusi perlu disampaikan secara terbuka.
Jangan biarkan keluhan masyarakat berhenti sebagai suara yang didengar, tetapi tidak ditindaklanjuti.
Warga berhak mendapatkan kepastian mengenai ketersediaan BBM dan penjelasan atas kondisi yang mereka hadapi. Pemeriksaan lapangan, pengawasan distribusi, dan keterbukaan informasi harus menjadi langkah nyata, bukan sekadar wacana.
Kini, masyarakat menunggu jawaban dan tindakan dari pihak berwenang. Sebab, bagi warga yang hanya memperoleh Rp65.000 sehari, selisih pengeluaran untuk BBM bukan angka kecil. Itu adalah uang untuk makan, kebutuhan keluarga, dan mempertahankan kehidupan sehari-hari.
Jangan sampai rakyat kecil terus terhimpit, sementara penyebab kelangkaan dan mahalnya Pertalite belum mendapatkan penjelasan yang terang.
