PROBOLINGGO – Pengadaan 35 unit tenda untuk mendukung pelaksanaan Seven Beaches Festival 2026 senilai Rp113.036.850 mulai menjadi sorotan. Noval, Aktivis berencana mengajukan permohonan informasi publik kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai realisasi anggaran pengadaan tenda yang dalam dokumen paket pengadaan tercatat menunjuk CV Janur Muda Creative sebagai penyedia jasa.
Dalam informasi paket pengadaan, sebanyak 35 unit tenda disebut disediakan dan didistribusikan ke 10 titik lokasi penyelenggaraan Seven Beaches Festival 2026.
Namun, Noval menemukan sejumlah informasi yang dinilai perlu diklarifikasi, terutama terkait keberadaan 15 unit tenda di kawasan Greenting Beach yang disebut-sebut berasal dari bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.
Selain itu, di kawasan Pantai Bentar Beach, Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, tercatat alokasi 15 unit sewa tenda kerucut dari keseluruhan 35 unit yang dianggarkan.
Kondisi fasilitas stan UMKM di lokasi tersebut juga menjadi perhatian. Sejumlah tenda kerucut berwarna putih terlihat mengalami kerusakan, seperti sobek dan berlubang. Bahkan, beberapa bagian tampak sudah mendapatkan tambalan.
Temuan kondisi fisik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dengan kualitas fasilitas yang disediakan untuk menunjang kegiatan festival.
Aktivis, Nofal Yulianto, mengatakan pihaknya akan menyampaikan surat resmi permohonan informasi publik kepada DKUPP Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya, klarifikasi diperlukan untuk memastikan jumlah tenda yang benar-benar dibiayai melalui APBD, termasuk status 15 unit tenda yang dikabarkan merupakan bantuan CSR.
“Kami akan melayangkan surat resmi permohonan informasi publik kepada DKUPP Kabupaten Probolinggo. Kami ingin mengetahui secara jelas dan terperinci bagaimana realisasi anggaran pengadaan 35 unit tenda gratis dengan nilai mencapai Rp113.036.850 tersebut. Terlebih, terdapat informasi bahwa 15 unit tenda di Pantai Greenting Beach merupakan bantuan CSR dari perusahaan swasta. Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” tegas Nofal.
Ia menilai, apabila sebagian fasilitas memang berasal dari bantuan CSR, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme pengadaan, peruntukan anggaran, serta dasar pencatatan dan pertanggungjawabannya.
Nofal menegaskan, permohonan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial sekaligus upaya mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Keterbukaan informasi, lanjutnya, merupakan hak masyarakat dan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Aktivis berpandangan bahwa masyarakat berhak mengetahui proses perencanaan, pengalokasian, realisasi hingga pertanggungjawaban anggaran pemerintah, termasuk belanja untuk penyelenggaraan Seven Beaches Festival 2026.
“Kami tidak sedang menuduh atau menyimpulkan adanya penyimpangan. Kami hanya meminta penjelasan dan dokumen pendukung agar semuanya menjadi terang. Jika memang seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tentu tidak ada alasan untuk menutup informasi yang memang menjadi hak publik,” ujarnya.
Nofal juga menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur penyelesaian sengketa informasi apabila permohonan tersebut tidak memperoleh tanggapan atau informasi yang diminta tidak diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Langkah tersebut rencananya akan ditempuh melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan mengikuti seluruh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Apabila hak kami untuk memperoleh informasi publik tidak dipenuhi, maka kami siap mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur,” tegas Nofal.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari DKUPP Kabupaten Probolinggo mengenai rincian pengadaan, kondisi tenda di lapangan, maupun informasi bantuan CSR tersebut.
Klarifikasi dari pihak DKUPP diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
