PONOROGO – Ratusan massa yang tergabung dalam pergerakan Ponorogo Bersatu melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Ponorogo, Kamis (7/5/2026).
Aksi damai yang dilakukan ini mengkritik sejumlah program pemerintah pusat yang dinilai menguras banyak anggaran negara. Diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Para demonstran juga menyuarakan keresahan soal kondisi ekonomi rakyat, kesejahteraan guru honorer, hingga kondisi infrastruktur yang banyak mengalami kerusakan.
“Pemerintah harusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan guru (honorer) yang juga berkontribusi mencerdaskan anak bangsa. Jangan terlalu fokus pada program MBG yang justru terkesan menghamburkan uang negara,” ujar perwakilan demonstran, Hari Bara dalam orasinya.
Senada juga diungkapkan oleh demonstran lain, Anom. Menurutnya, program MBG dinilai terlalu berlebihan ditengah kondisi keuangan negara yang berat.
“Negara menghabiskan ratusan trilyun untuk program MBG. Sedangkan guru (honorer) saat ini sedang ‘menangis’. Bahkan banyak kondisi jalan rusak dimana-mana,” tuturnya.
Anggaran MBG mencapai ratusan trilyun, sementara gaji guru (honorer) hanya berkisar Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu. Tentu hal ini terasa ‘njomplang’ atas jurang perbedaan ini.
“Bahkan SPPG bergaji jutaan dan ada yang diangkat menjadi PPPK. Sedangkan guru (honorer) yang mengabdi puluhan tahun tak jelas nasibnya. Dimana letak keadilan pemerintah?,” imbuhnya.
Pihaknya menuntut agar pemerintah pusat mengevaluasi bahkan menghentikan program yang terlalu banyak menguras keuangan negara tersebut.
“Kita meminta agar aspirasi masyaraka terkait evaluasi program MBG disampaikan kepada pemerintah pusat melalui DPRD Kabupaten Ponorogo,” urainya.
Setelah menyampaikan orasi, pimpinan DPRD menerima perwakilan aksi damai dan melakukan audensi secara bersama-sama. Demonstrasi ini diikuti berbagai elemen yang tergabung dalam Konsorsium LSM Ponorogo, di antaranya DPC GRIB Jaya, Garda Wengker, PRC, Estafet, Garda Satu, LSM 45, Gemas dan sejumlah organisasi lainnya.
Aksi damai ini dirasa relevan dengan kondisi dunia pendidikan di Ponorogo. Dilansir dari berbagai sumber, lebih dari 1.000 guru (honorer) mengalami ketidakpastian status karena belum tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). (*)
