YOGYAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan satu-satunya solusi jitu untuk memperbaiki gizi siswa di Indonesia. Hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan program beasiswa pendidikan dan bantuan pangan berkelanjutan justru dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan siswa dan keluarga.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi “Menakar Ulang Kemaslahatan MBG” yang digelar di Laboratorium Bisnis Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Selasa (10/3/2026).
”Program beasiswa dan bantuan pangan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan siswa dan keluarganya secara jangka panjang,” ujar Bhima di hadapan sekitar 100 mahasiswa dan dosen yang hadir.
Picu Inflasi Harga Pangan
Riset Celios mengungkapkan sisi lain dari implementasi MBG. Program ini ditengarai ikut mendorong kenaikan inflasi harga pangan di sejumlah daerah. Analisis menunjukkan bahwa kehadiran dapur-dapur MBG menyebabkan stok bahan pangan di distributor menjadi terbatas. Kondisi tersebut memicu berkurangnya suplai di pasar induk secara signifikan di tengah permintaan yang melonjak. Akibatnya, terjadi tekanan harga dari sisi biaya (cost-push) dan permintaan (demand-pull) secara bersamaan yang berdampak langsung pada rumah tangga, pedagang eceran, hingga pelaku UMKM.
Data survei menunjukkan kenaikan harga beras yang cukup tajam. Di DKI Jakarta, harga beras naik dari Rp 15.075 per kilogram pada 2025 menjadi Rp 16.416 per kilogram pada 2026. Sementara di Jawa Tengah, harga naik dari Rp 14.540 menjadi Rp 15.016 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada komoditas daging ayam di wilayah Banten dan Jakarta.
Dampak Terbatas pada Mobilitas Sosial
Kepala Laboratorium Ekonomi Bisnis UAJY, Aloysius Gunadi Brata, menyoroti bahwa dampak MBG terhadap mobilitas sosial anak akan terbatas jika berjalan sendiri. Menurutnya, masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh asupan gizi, tetapi juga oleh ekosistem pendukung seperti struktur keluarga, budaya kerja, dan akses pendidikan berkualitas.
”Pemerintah tidak bisa memaksakan program MBG dengan mengorbankan program lain yang lebih urgen. Harus ada rasionalisasi kebijakan agar MBG menjadi bagian dari strategi komprehensif, bukan sekadar peningkatan gizi semata,” kata Aloysius.
Evaluasi Lapangan
Di sisi lain, anggota Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) DIY, Fitri Nur Hidayanti membeberkan sejumlah fakta di lapangan. Ia mencatat masih banyak siswa yang tidak menyukai menu MBG sehingga makanan tersebut dibawa pulang atau siswa tetap memilih membeli jajanan lain.
Fitri juga menyoroti masalah keamanan pangan terkait kasus keracunan serta kualitas rasa yang sering kali tidak sesuai selera anak. Selain teknis makanan, ia khawatir beban administratif dan pengawasan yang kini bertumpu pada guru.
”Jika program ini diteruskan, sebaiknya menggunakan anggaran tersendiri dan tidak mengganggu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jangan sampai MBG membebani guru, terutama guru swasta yang honornya masih sangat terbatas, atau malah menimbulkan kesenjangan di lingkungan sekolah,” tegas Fitri.
Para narasumber sepakat pemerintah perlu mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar tujuan baik program ini tidak justru merusak ekosistem pendidikan dan ekonomi masyarakat (bams)
