PASURUAN – Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 dimanfaatkan DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan untuk memperkuat konsolidasi ideologi sekaligus membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
Melalui sarasehan bertema “Meneguhkan Api Pancasila” dengan subtema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, jajaran pengurus partai, kader, anggota fraksi, hingga senior partai berkumpul di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, Jalan KH Mas Masykur, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Senin (1/6/2026).
Selain menjadi agenda peringatan Hari Lahir Pancasila, kegiatan tersebut juga dijadikan ruang diskusi untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat kaderisasi internal partai.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, Tatit Panji, menegaskan bahwa Pancasila harus tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, partai politik tidak boleh kehilangan fungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pengambil kebijakan.
“Setiap persoalan masyarakat harus bisa ditangkap dan diperjuangkan melalui jalur partai. Mulai dari tingkat PAC, DPC, fraksi hingga ke tingkat yang lebih tinggi apabila diperlukan,” ujarnya.
Sebelum memasuki sesi utama, peserta diperkenalkan dengan lagu “Bung Karno Bapak Marhaenisme” yang akan menjadi bagian dari setiap kegiatan resmi partai sesuai arahan DPP PDI Perjuangan.
Dalam paparannya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, Mahfud Husairi, menegaskan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai dasar negara semata, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan yang berpihak kepada rakyat.
Menurut Mahfud, nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, persatuan, dan ketuhanan harus menjadi fondasi dalam setiap proses pengambilan keputusan, baik di pemerintahan maupun dalam aktivitas politik.
“Politik kerakyatan tidak berhenti pada kontestasi pemilu. Politik harus hadir dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan keberpihakan terhadap kelompok yang membutuhkan,” katanya.
Mahfud juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Pasuruan. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 79,52 dengan usia harapan hidup mencapai 75,28 tahun.
Meski demikian, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah. Angka kemiskinan masih berada di level 6,18 persen, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,59 persen, prevalensi stunting 18,30 persen, serta ketimpangan ekonomi yang tercermin dari gini ratio sebesar 0,334.
“Kami di Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan penanganan stunting,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Mahfud juga menguraikan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan, yang meliputi belanja operasi sebesar Rp825,02 miliar, belanja modal Rp93,97 miliar, belanja pegawai Rp427,67 miliar, hibah Rp40,15 miliar, serta bantuan sosial Rp6,18 miliar.
Sesi diskusi berlangsung cukup dinamis. Sejumlah kader menyampaikan beragam persoalan yang mereka temui di lapangan, mulai dari lesunya aktivitas pasar tradisional, efektivitas pengawasan legislatif, dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga keberadaan Koperasi Merah Putih.
Keluhan petani juga mengemuka. Ketua Ranting Sebani, H. Mansyur, mengungkapkan banyak petani di wilayah Sebani dan Bukir mengalami gagal panen akibat serangan hama tikus.
Selain itu, ia mempertanyakan sejauh mana manfaat Program MBG dan Koperasi Merah Putih dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud menegaskan bahwa seluruh program pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata dan lahir dari kebutuhan masyarakat.
“Koperasi idealnya tumbuh karena kebutuhan warga. Jika dibentuk tanpa kebutuhan yang jelas, maka manfaatnya tidak akan optimal,” tegasnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pasuruan, Andri Setyani, menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah pusat yang pendanaannya bersumber dari APBN. Karena itu, pemerintah daerah maupun DPRD memiliki ruang yang terbatas dalam aspek pengelolaannya.
Menurut Andri, saat ini terdapat 39 titik pelaksanaan MBG di Kota Pasuruan. Namun, belum seluruhnya beroperasi secara maksimal. Sejumlah persoalan teknis, termasuk pengelolaan dapur dan penanganan sampah, masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Di sisi lain, Andri juga menyoroti masih adanya pelanggaran terhadap regulasi pasar modern yang sejatinya dibuat untuk melindungi pelaku UMKM serta toko kelontong dari persaingan yang tidak seimbang.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Pasuruan, H.M. Gatot Adidoyo, menyebut fraksi telah mengusulkan anggaran penelitian dan pengembangan sektor pertanian pada tahun 2026.
Menurutnya, pembangunan jaringan irigasi juga menjadi salah satu prioritas yang diharapkan mampu membantu petani mengatasi berbagai persoalan, termasuk serangan hama yang berulang.
Dalam forum tersebut, Mahfud turut mengumumkan rencana pelaksanaan masa orientasi bagi pengurus PAC sebagai bagian dari penguatan organisasi dan kaderisasi partai.
Menjelang penutupan acara, Tatit Panji mengingatkan seluruh kader agar lebih responsif terhadap kondisi masyarakat. Ia menilai dokumentasi yang akurat dan berbasis data menjadi modal penting agar setiap aspirasi rakyat dapat diperjuangkan secara efektif melalui jalur politik maupun kelembagaan.
“Peka terhadap persoalan rakyat, mendokumentasikan dengan baik, lalu memperjuangkannya secara nyata. Itulah esensi politik kerakyatan yang harus terus dijaga,” ujarnya.
Sarasehan Hari Lahir Pancasila tersebut menjadi momentum bagi PDI Perjuangan Kota Pasuruan untuk menegaskan kembali komitmen politik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sekaligus memperkuat peran partai dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
