JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste dalam pengembangan sistem administrasi dan pengelolaan pertanahan.
Peluang tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dengan Wakil Menteri Penguatan Kelembagaan Kementerian Kehakiman Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pengetahuan mengenai sistem pengelolaan pertanahan di Indonesia sekaligus penjajakan kerja sama untuk memperkuat kapasitas kelembagaan kedua negara.
Ossy Dermawan menyebut, perbedaan sistem dan regulasi bukan menjadi penghalang untuk membangun hubungan kerja sama. Menurutnya, kemauan untuk saling memahami dan berbagi pengalaman merupakan langkah awal yang penting.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Dalam kesempatan itu, Ossy memaparkan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, serta penataan ruang.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Ia menjelaskan, sistem pendaftaran tanah di Indonesia mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua proses tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan hak masyarakat terhadap tanah.
Ossy juga menyampaikan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk memperluas pertukaran pengalaman dengan Timor-Leste, terutama menyangkut penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data, hingga transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.
Sementara itu, aspek teknis administrasi pertanahan juga menjadi perhatian delegasi Timor-Leste. Pembahasan di antaranya menyangkut proses sertipikasi dan pendataan sertipikat tanah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997, termasuk berbagai jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Paulo Remedios yang hadir bersama Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, mengapresiasi kesempatan berdiskusi serta penjelasan yang disampaikan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Ia berharap pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan, meskipun kedua negara memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda.
Paulo juga menginginkan komunikasi dan koordinasi antarkedua negara terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengetahuan tersebut memberikan wawasan yang bermanfaat, khususnya dalam upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan penyelenggaraan administrasi pertanahan di Timor-Leste. (\*)
